Harmonisasi Regulasi : Kunci Stabilitas Hukum Dalam Investasi dan Pembangunan Ekonomi Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja

الملخص

Politik hukum menjadi salah satu unsur penting saat menciptakan sejumlah kebijakan dan regulasi yang akan diberlakukan di Masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan proses yang diselenggarakan secara berkelanjutan untuk mencapai kemakmuran dan kemajuan bangsa. Dalam upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing global, pemerintah Indonesia memperkenalkan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan data yang bersumberkan dari data pustaka (library research). Melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bentuk masukan khususnya dalam Pembangunan ekonomi dan investasi. UU Cipta Kerja juga meningkatkan transparansi dalam proses perizinan dengan mewajibkan seluruh informasi dan persyaratan perizinan tersedia secara terbuka dan dapat diakses secara online. Namun dalam kebijakan investasi pasca UU Cipta Kerja ini masih terdapat ketidakpastian hukum dan potensi tumpang tindih regulasi di tingkat pusat dan daerah. Pemerintah perlu meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Koordinasi sangat penting sebagai upaya harmonisasi regulasi, karena persoalan perizinan tidak hanya ditingkat pusat dan daerah namun lintas sektoral yang bersifat nasional