Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Perspektif UU No. 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Abstract

Peran kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembentukan peraturan desa perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (studi di desa Tanjung Jaya) Penelitian ini dialksanakan bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dan BPD Tanjung Jaya dalam proses perancangan peraturan desa dengan perspektif undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif bersifat deskriptif dan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan Teknik pengambilan sampel snawball sampling dan menggunakan metode pengumpulan data wawancara semi terstruktur/bebas terpimpin dan dokumentasi.Hasil penelitian menunjukkan peran kepala desa dan BPD belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dalam teknis perancangan peraturan desa belum sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa. faktor penghambat dalam perancangan peraturan desa di desa Tanjung Jaya yakni kurangnya komunikasi dan kordinasi kepala desa dan BPD dalam proses menampung aspirasi masyarakat, kurang pahamnnya anggota BPD akan tugas dan fungsinya dan masyarakat yang kurang paham akan perannya menyampaikan aspirasi melalui BPD serta kurang pengetahuannya masyarakat akan tugas dan fungsi BPD untuk menampung aspirasi masyarakat.kurang efektifnya peran kepala desa dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Jaya dalam menampung serta menyampaikan aspirasi masyarakat dalam perancangan peraturan desa dan belum sesuainya perancangan peraturan desa di desa Tanjung Jaya sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 111 tahun 2014 tentang pedoman teknik peraturan di desa.