Siyasah : is a Journal of Constitutional Law, a periodical scientific journal intended as a publication medium for the academic work of researchers, both from academics (students, lecturers), practitioners (judges, clerks, lawyers, etc.), and writers in the field of Siyasah Journal of Constitutional Law. Published regularly, every June, for the January-June edition, and December, for the July-December edition.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Deepfake Dalam Komunikasi Politik: Tantangan Etika dan Aspek Hukum Dalam Era Artificial Intelligence
Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah menghadirkan fenomena deepfake sebagai salah satu inovasi digital yang paling disruptif dalam komunikasi politik. Deepfake, yakni manipulasi audio-visual berbasis algoritma deep learning dan Generative Adversarial Networks (GANs), memiliki kemampuan menghasilkan konten yang sangat realistis sehingga sulit dibedakan dari materi asli. Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena deepfake dalam komunikasi politik Indonesia, menguraikan tantangan etika yang ditimbulkannya, serta mengevaluasi aspek hukum yang mengatur penggunaannya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis dan analisis wacana, penelitian ini memadukan studi literatur, analisis regulasi, dan penelaahan kasus nasional maupun global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deepfake berpotensi mengganggu integritas pemilu, memperkuat disinformasi, memanipulasi perilaku pemilih, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik dan media. Dari sisi etika, deepfake melanggar prinsip kejujuran, transparansi, dan integritas politik, sehingga mengancam kualitas diskursus publik. Analisis hukum memperlihatkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait deepfake; penegakan hukum masih bertumpu pada pasal-pasal umum dalam UU ITE, KUHP, dan UU Perlindungan Data Pribadi, sehingga menimbulkan celah hukum dan ketidakpastian normatif. Dibandingkan dengan beberapa negara lain, Indonesia tertinggal dalam pengaturan khusus deepfake, baik dalam konteks pemilu maupun perlindungan data. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi, mekanisme verifikasi konten digital, dan penguatan literasi digital publik guna mencegah penyalahgunaan deepfake di ruang politik Indonesia.
Deepfake, Komunikasi Politik, Aspek Hukum, Era AI.
Deepfake, Political Communication, Legal Aspects, AI Era.
Copyright (c) 2025 Eka Octalia Indah Librianti http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Interpretasi al-Imāmah al-‘Uzmā terhadap Syarat Pendidikan Calon Presiden Indonesia
Penelitian ini membahas implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU/XXIII/2025 tentang syarat pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif teori al-Imāmah al-‘Uzmā karya al-Māwardī. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana ketentuan pendidikan minimal sekolah menengah atas (SMA) dalam putusan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam yang menekankan aspek keilmuan (‘ilm), keadilan (‘adl), kompetensi (kifāyah), dan amanah (integritas moral). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual, melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur klasik dan kontemporer tentang kepemimpinan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan MK tersebut memang menjaga asas keadilan politik dan inklusivitas demokrasi, namun belum sepenuhnya menjamin dimensi kualitas intelektual dan kompetensial yang menjadi dasar legitimasi kepemimpinan dalam Islam. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan aspek keilmuan dan moralitas dalam desain hukum nasional terkait kualifikasi calon pemimpin. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan teori al-Imāmah al-‘Uzmā sebagai instrumen analisis normatif terhadap regulasi konstitusional modern di Indonesia, yang menghubungkan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam klasik dengan praktik demokrasi kontemporer.
Copyright (c) 2025 Retanisa Rizqi, Devia Dwi Natasha http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Konsep Musyawarah dalam Bernegara Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy
Musyawarah merupakan jalan terbaik dalam berbagai aspek kehidupan mulai dari kecil sampai yang besar didalam Pancasila tepatnya sila keempat disebutkan, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”, Metode penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan literatur review dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal, majalah, media online dan yang terkait dengan pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy terutama sumber primernya Islam dan Politik Bernegara yang ditulis oleh Hasbi Ash-Shiddieqy. Hasil penelitian konsep musyawarah menurut Hasbi Ash-Shiddieqy pertama berdasarkan al-Qur’an adalah wajib, kedua fleksibel tidak semua masalah agama yang harus dimusyawarahkan tetapi ketika tidak ada nashnya dalam al-Qur’an maka bermusyawarahlah karena dapat menyelesaikan persoalan dan menyenangkan diri manusia.
Copyright (c) 2025 Mara Ongku Hsb, Nurpelita Sembiring http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kebebasan Berpendapat sebagai Hak Konstitusional: Tinjauan terhadap Praktik Penanganan Aksi Demonstrasi
Ketegangan inheren antara kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi dan kewajiban negara untuk menjaga ketertiban umum merupakan tantangan utama di negara demokrasi. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis mendalam terhadap kerangka hukum yang mengatur demonstrasi di Indonesia serta faktor-faktor sistemik yang berkontribusi pada dilema yang dihadapi aparat penegak hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, analisis ini mengungkap adanya kesenjangan signifikan (das sein vs. das sollen) antara kerangka hukum yang canggih dan protektif terhadap hak (UUD 1945, UU No. 9/1998, Perkap No. 7/2012) dengan implementasinya di lapangan yang sering kali diwarnai oleh tindakan represif yang mengabaikan asas proporsionalitas dan nesesitas. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan doktrin keseimbangan kepentingan dan proporsionalitas sebagai lensa analisis utama untuk mendekonstruksi "dilema" aparat, dengan membingkainya kembali sebagai kegagalan penerapan hukum alih-alih sebuah paradoks yang tak terpecahkan. Kesimpulannya, dilema aparat diperparah oleh isu sistemik, termasuk budaya impunitas dan akuntabilitas yang lemah, yang secara kolektif melanggengkan siklus kekerasan dalam aksi demonstrasi.
Demonstrasi, Dilema Aparat, Kebebasan Berpendapat, Konstitusi, Proporsionalitas.
Copyright (c) 2025 Muhammad Arafat, Rizki Mulyaningsih http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Fiqh Siyasah; Konsep, Sejarah, dan Dinamika Perkembangannya
Fiqh siyasah is an essential part of Islamic intellectual heritage, playing a strategic role in responding to the dynamics of power and state governance throughout Islamic civilization history. This article aims to examine the fundamental concepts, history, and developmental dynamics of fiqh siyasah from the classical period to the contemporary era. This study employs a qualitative approach using library research methods, with data obtained from relevant primary and secondary literature, which are then analyzed descriptively, historically, and normatively. The findings indicate that fiqh siyasah possesses a dynamic and adaptive character, enabling Islamic political principles to remain relevant in addressing contemporary challenges. Socio-political changes in various Muslim countries demonstrate that fiqh siyasah can be contextualized within modern governmental systems without losing its sharia values. This article concludes that fiqh siyasah functions not only as an intellectual legacy but also as a normative and ethical foundation for building just governance. These findings provide practical contributions in formulating models of the relationship between religion and state that are inclusive, contextual, and aligned with the principles of substantive democracy.
Copyright (c) 2025 Muhammad Arfan Ahwadzy http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Prinsip Non-Diskriminasi terhadap KPU dalam Pemenuhan Hak Pilih Disabilitas pada Pilkada 2024
This study examines the application of the Non-Discriminatiebeginsel principle by the General Elections Commission (KPU) in ensuring the voting rights of persons with disabilities during the 2024 Regional Elections (Pilkada) in Kerandon Village. Using a field research method through direct observation, the study found that despite efforts by the KPU—such as providing assistive tools and improving accessibility—significant barriers remain. These include physical access limitations for wheelchair users, complex administrative procedures, and inadequate, non-neutral assistance and information. To realize an inclusive and equitable election, improvements are needed in infrastructure, simplification of voting procedures, accessible public information, and impartial, rights-based assistance.
Copyright (c) 2025 Dede Al Mustaqim http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Analisis Undang-Undang Dan Fiqh Siyasah Dusturiyah
Uncontrolled disclosure of personal data has been proven to pose many risks of various criminal acts. Such as bullying, threats, fraud, and account hacking are unavoidable. The importance and urgency of the issue of personal data protection is increasingly being highlighted by the Indonesian government following the rise in cases of personal data leakage in Indonesia. Therefore, the Indonesian government passed Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. This type of research is library research. This research is descriptive analysis using qualitative methods. The data source in this research is a secondary data source obtained through documentation. through article 65 of the Personal Data Protection Law, it provides new hope for the security of people's personal data in Indonesia and as a trigger for the habits of Indonesian people to be more careful in giving or using their own or other people's data, and prohibits everyone from using personal data. other people with the aim of misusing the data, either to benefit themselves or for other interests. Article 65 of the Personal Data Protection Law is in line with fiqh siyasah dusturiyah. Based on Surah an-Nur verse 27, Ibn Asyur stated that the house is the most private place, not just a place to shelter from the heat, take shelter when it rains, warm oneself in cold weather. Discusses state laws and regulations in terms of which regulations are for the benefit of citizens in order to achieve the principle of fulfilling citizens' rights. Because providing protection for personal data is one manifestation of fulfilling the rights of every citizen.
Copyright (c) 2025 Denny Yusmahendra, Dani Amran Hakim http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Algorithmic Justice: A Study on Risks and Opportunities in the Use of Artificial Intelligence by Judges in Courts
This research aims to analyze the ethical and legal challenges of using Artificial Intelligence (AI) in judicial systems, with a specific focus on Indonesia. It seeks to explore the risks, opportunities, and implications of AI in judicial decision-making, emphasizing the importance of balancing efficiency with fairness and accountability. The study employs a normative legal research approach with a conceptual framework and prescriptive analysis. It includes a comparative analysis of global practices and theoretical frameworks to contextualize AI’s use within Indonesia's judicial landscape. This research highlights a unique focus on the intersection of algorithmic justice and the Indonesian judiciary, addressing the current lack of regulatory and ethical frameworks in AI adoption for judicial decision-making. It also proposes practical solutions to integrate AI responsibly while maintaining judicial integrity. The findings indicate that AI can significantly improve judicial efficiency and reduce case backlogs. However, risks such as algorithmic bias, ethical dilemmas, and legal uncertainties must be addressed. Comparative insights from countries like Singapore and Estonia underscore the necessity for clear regulations and ethical safeguards.The study concludes that Indonesia must adopt a balanced approach to integrate AI into its judiciary. Robust legal frameworks, ethical oversight, and adaptive evaluations of AI systems are critical to ensuring AI's role in promoting fairness, accountability, and public trust in judicial processes.
Copyright (c) 2025 Tri Suhendra Arbani http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Politik Dinasti dan Regresi Demokrasi di Indonesia: Analisis Pelantikan Gibran Rakabuming Raka dalam Perspektif Maslahah Mursalah
The phenomenon of dynastic politics has been strengthening within Indonesia’s political dynamics following the Constitutional Court’s Decision No. 33/PUU-XIII/2015, which opened opportunities for the families of officials to run for elections. This phenomenon reached its peak in the 2024 General Election when Gibran Rakabuming Raka, the son of President Joko Widodo, was elected as Vice President after a sudden revision of the age requirement for candidates through Constitutional Court Decision No. 90/PUU-XXI/2023. This study aims to analyze Gibran’s inauguration within the context of dynastic politics and its impact on democratic regression in Indonesia. It employs Maslahah Mursalah as an analytical framework to assess the balance between benefits (maslahah) and negative consequences (mudarat). The research adopts a qualitative approach with a descriptive-analytical-exploratory nature, relying on a literature-based study. The findings indicate that Gibran’s inauguration reflects the strengthening of dynastic politics, which undermines the checks and balances mechanism in Indonesia’s democracy. The legal decision enabling his candidacy reveals judicial co-optation, eroding public trust in the Constitutional Court’s independence and narrowing the space for fair political competition. From the perspective of Maslahah Mursalah, the claimed benefits—such as leadership continuity and political stability—are outweighed by greater negative consequences, including the reinforcement of political oligarchy and the erosion of the rule of law. These findings affirm that dynastic politics has the potential to harm democracy by restricting access to leadership based on meritocracy. Therefore, legal and policy reforms are necessary to limit dynastic politics in order to safeguard the integrity of democracy in Indonesia.
Copyright (c) 2025 Arif Sugitanata, Rizal Al Hamid, Rizal Al Hamid http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Harmonisasi Regulasi : Kunci Stabilitas Hukum Dalam Investasi dan Pembangunan Ekonomi Pasca Pemberlakuan UU Cipta Kerja
Legal politics is an important element when creating a number of policies and regulations that will be enforced in society. Economic development is a process that is carried out on an ongoing basis to achieve prosperity and progress for the nation. In an effort to encourage economic growth and increase global competitiveness, the Indonesian government introduced the Job Creation Law (UU Job Creation). This research method is normative legal research, with data sourced from library research. This research can provide benefits in the form of input, especially in economic development and investment. The Job Creation Law also increases transparency in the licensing process by requiring all licensing information and requirements to be openly available and accessible online. However, in investment policy after the Job Creation Law, there is still legal uncertainty and the potential for overlapping regulations at the central and regional levels. The government needs to increase harmonization and synchronization between regional regulations and higher laws and regulations. Coordination is very important as an effort to harmonize regulations, because licensing issues are not only at the central and regional levels but cross-sectoral at a national level..
Copyright (c) 2025 Khadafi Alfiqri, Indra Rathana, Dewi Indriani Jusuf, Elli Ruslina http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dinamika Politik Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Parlementer (1950-1959)
He declared the Declaration of Independence of August 17, 1945, as the opening gateway for Indonesia to organize its affairs independently, freely, and independently. Although Indonesia is already able to manage its own affairs, it does not mean that it will eliminate the potential conflict. Evidently, between 1950 and 1959, a chain of conflicts continued, while at that time it was known as a fairly democratic time when freedom of opinion was restricted and elections were held for the first time. Starting from what is meant, the aim of the research is to provide a thorough and comprehensive understanding of the political dynamics of Indonesian statehood in parliamentary democracy. The results of this research show that the political dynamics of statehood that occurred in the parliamentary democracies are colored by a variety of things, from the internal conflict of the Muslims because of the question of the division of posts in the cabinet to the constraint of the Constituante in formulating the state policy to the political intrigues played by Soekarno and the Army caused by the fact that they were unprofitable the whole time. Thus, the consequences of this have been a recession in the cabinet at a relatively rapid and unstable time for the national economy.
Parliamentary Democracy; State Politics; Dynamics
Copyright (c) 2025 Pujangga Candrawijayaning Fajri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Urgensitas Pembatasan Masa Jabatan Legislatif Perspektif Redbruck Theory
The lack of regulation on the length of time someone can hold a legislative position is a significant issue in Indonesia. It can lead to abuse of power and hinder the fair execution of duties. Instead of protecting people from executive intimidation, the reform movement has created opportunities for unchecked legislative power. This article discusses the importance of limiting the length of legislative terms from philosophical, sociological, and legal perspectives, as proposed by Radbruck. Implementing specific regulations as part of the 1945 NRI Constitution can help address the legal gaps that currently allow excessive legislative power. This can be achieved by updating laws related to elections, political parties, and legislative bodies and refining candidacy requirements in electoral regulations. Any new regulations must align with the philosophical, sociological, and legal values of enforcing those regulations.
Copyright (c) 2024 Alendra Nauval Mufti Reyhan, Salsabil Aqila, Ni Komang Dewinda Leony Putri http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Politik Islam Dalam Dinamika Pemerintahan Perspektif Dalam Negeri dan Luar Negeri
This study discusses the role of Islamic politics in government dynamics, with a focus on domestic and foreign perspectives. Islamic politics is a key factor influencing political policies and processes in many countries with a majority Muslim population. The aim of this research is to analyze how political Islam plays an important role in shaping government systems and public policies, both domestically and at the international level. This research uses a qualitative approach by combining literature analysis and case studies from several countries that represent differences within the country and abroad. The analysis was carried out by considering aspects such as Islamic political participation, the influence of Islamic politics on policy changes, and the impact of Islamic politics in international relations. The research results show that Islamic politics has a significant role in the dynamics of government in the country. Islamic political participation, through Islamic-based political parties or social movements, can influence the policy-making process and change the political orientation of the country. Factors such as religious identity, social justice, and the aspirations of Muslims often form the basis of Islamic politics in taking positions in government. At the international level, political Islam also plays an important role. Countries with a majority Muslim population often use Islamic politics as a tool to maintain their sovereignty and fight for their interests in the international arena. This can be seen in relations between Muslim countries and Western countries and in issues such as Palestine and the role of Islam in global affairs.
Copyright (c) 2024 Muhammad Husen Haikal http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengaruh Politik Identitas dalam Kestabilan Ketatanegaraan di Indonesia
Identity politics is a rapidly growing phenomenon in the dynamics of Indonesian politics, where social identities such as religion, ethnicity, and race are used to gain support in elections. This phenomenon has the potential to cause polarization, division, and threats to national unity.This research focuses on analyzing the impact of identity politics on intergroup social relations, as well as how it can threaten national unity and political stability. The research method used is a literature review by analyzing sources such as books, journals, media articles, and regulations related to identity politics. This research also involves interviews with individuals directly involved to understand the impact of identity politics in society. The research results show that excessive identity politics can threaten diversity and exacerbate social tensions. Therefore, it is important to emphasize the values of tolerance and togetherness, and to encourage leaders to focus on vision and ideas rather than group identity.
Copyright (c) 2024 Muhammad Saddam Syahdan http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perspektif Hukum Administrasi Terhadap Budaya Organisasi dalam Pembangunan Hukum
the role of administrative law perspectives on organizational culture in supporting legal development in Indonesia. A strong organizational culture is viewed as key to optimizing the function of law as an instrument for social renewal. This enables the legal system to adapt to rapid and diverse social changes, which is crucial for responsive and equitable legal development. The perspective of administrative law focuses on balancing government power with the protection of individual rights through a legal structure that is transparent, fair, and efficient. In this context, establishing an adaptive legal culture is essential for achieving good governance, fostering legal certainty, and building public trust in the government.
Copyright (c) 2024 Anjani Firna Suwandi, Rulla Ayu Arifa Yanti, Eka Octalia Indah Librianti http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pilihan Tanpa Kandidat: Mengupas Fenomena Kotak Kosong Pilkada 2024 Lampung
The Empty Box phenomenon is a current that is being discussed ahead of the 2024 elections, which is certainly inseparable from democracy. Empty boxes are predicted to be a solution as well as an inconsistency that erodes democratic values. In Lampung itself, there are two regions that will fight the Empty Box in the upcoming 27 November 2024 Pilkada, which is motivated by several factors, one of which is political domination. Understanding the existence of the Empty Box is important especially for mutual understanding and avoiding misconceptions. This article focuses on how the presence of the Empty Box in the conception of democracy and the empiricism of the community to channel their disapproval of the Single Candidate. This research uses Library Research method, literature study with descriptive and comparative approaches to describe the data into straightforward, detailed and clear sentences that make it easier to understand. The results showed that the Empty Box in the concept of democracy is a solution, but also a new problem, especially in Lampung where there are practices of political domination
Copyright (c) 2024 Hendra Irawan, Selsa Wulandia Irawan, Habiburrahman ., Reza Ravika http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Konsep Demokrasi Dalam Ketatanegaraaan di Negara Muslim
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan telah menjadi topik perdebatan yang mendalam, terutama ketika diterapkan dalam konteks Negara Muslim yang kaya akan nilai-nilai Islam. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsep demokrasi dalam ketatanegaraan di Negara Muslim, mengidentifikasi tantangan yang muncul, dan menyajikan solusi untuk menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dengan nilai-nilai Islam. Sejarah perkembangan demokrasi dalam konteks sejarah Islam dan implementasinya dalam sistem ketatanegaraan menjadi fokus penelitian. Tantangan utama termasuk ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip demokrasi dengan hukum Islam serta peran pendidikan politik dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap konsep tersebut. Solusi diusulkan melalui revisi hukum dan kebijakan yang memadukan prinsip-prinsip Islam dengan demokrasi, serta penguatan pendidikan politik untuk memastikan pemahaman yang seimbang. Kesimpulan menyoroti pentingnya memahami konsep demokrasi dalam konteks nilai-nilai Islam untuk mencapai sistem pemerintahan yang adil dan berkelanjutan di Negara Muslim
Copyright (c) 2025 Ismiwati Intan Soraya, Aziza Aziz Rahmaningsih , Firmansyah http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum Dalam Sistem Hukum Terbuka
In social dynamics, societal heterogeneity is evident in various dimensions, including culture, ethnicity, religion, and race. This diversity affects behaviors, thinking patterns, and knowledge. Addressing these differences is crucial to fostering a shared understanding of common needs, as it prevents potential conflicts and ensures social cohesion. This study focuses on how social changes impact legal reforms within an open legal system framework. The research employs a qualitative, normative juridical method, emphasizing doctrinal research and library research to analyze how legal systems adapt to social changes. Results indicate that for legal changes to be effective, they must align with local wisdom and accommodate modernization, ensuring the legal system remains dynamic and responsive. The study concludes that an open legal system is essential for aligning legal reforms with Indonesian values and societal needs.
Copyright (c) 2024 Sainul . http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pengaruh Hukum Dalam Mendorong Efektivitas Program Pendidikan Karakter Anti Korupsi
Anti-corruption education can prevent corruption and foster an anti-corruption culture by educating individuals to have awareness of the law and implement an anti-corruption culture. This anti-corruption character building has great challenges, but it is very important to do to foster an anti-corruption culture in the future. The anti-corruption character education program has attracted the attention of the education world. Character education is important in shaping human resilience and integrity in the millennium era. The younger generation can be effective agents in the fight against corruption through education. Educational institutions have an important role to play in the fight against corruption. They have knowledge that can enlighten misconceptions about corruption. In addition, educational institutions have a strong network throughout the country, so that efforts to eradicate corruption can become a mass movement. The movement to prevent corruption through education is expected to create a young generation that is reliable, disciplined and has an anti-corruption mentality. Planting this mindset not only in one generation, but also in the next generations so that this nation is free from corruption.
Copyright (c) 2024 Shelly Nasya Putri, Della Marcellina http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Peran Generasi Milenial Dalam Mendorong Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum
Masalah pada media social maka peran generasi milenial dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tidak lah mudah. Kendala dalam kesadaran hukum pada milenial karena kurangnya pengawasan pada petugas penegakan hukum, system Pendidikan yang kurang menanamkan tentang kesadaran hukum. kesadaran hukum pada generasi milenial yang merupakan salsh satu nilai yang hidup dalam bentuk pemahaman dan kepatuhan masyarakat milenial terhadap norma hukum Jenis penelitian yuridis normative yaitu penelitian secara sistematika, d Dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari kepustakaan untuk membahas masalah-masalah yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual . Dan menggunakan pendekatan filosofis, yaitu dimaksud untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai dampak dari peranan generasi milenial dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukumdari pemberlakuan suatu aturan hukum.peran kesadaran hukum dan kepatuhan hukum dalam membentuk perilaku generasi muda, khususnya dalam era digital yang berkembang pesat. Kesadaran hukum mencakup pemahaman terhadap nilai-nilai hukum, pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku yang mengacu pada aturan hukum. Faktor internal dan eksternal, seperti pendidikan, tanggung jawab, dan pola pikir, memengaruhi rendahnya kesadaran hukum. Kesadaran hukum memiliki peran yang krusial dalam membentuk perilaku dan sikap positif generasi muda, terutama dalam era digital yang semakin berkembang pesat saat ini.upaya membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda membentuk dasar bagi terciptanya ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum merupakan fondasi yang penting bagi pembangunan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2024 Nawa Angkasa, Istiqoma ., Tarmidzi . http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Yuridis Kewenangan Penuntut Umum dalam Mengajukan Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XXI/2023
Upaya penegakan hukum di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang berperan, salah satunya lembaga Kejaksaan yang berperan sebagai institusi tertinggi yang berwenang melakukan tahapan pra-penuntutan dan tahapan penuntutan di bidang hukum. Adapun peran utama dari Kejaksaan adalah untuk mewujudkan keadilan dan supremasi hukum di Indonesia. Dengan metode penelitian normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mempertimbangkan pemenuhan tujuan hukum atas adanya limitasi atau pembatasan kewenangan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan hukum yang meliputi keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum tidak dapat dicapai secara bersamaan karena bahkan Jaksa Penuntut Umum (dalam naungan Kejaksaan) yang merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan penuntutan dalam penegakan hukum di Indonesia sampai saat ini masih memiliki limitasi kewenangan dalam hal penegakan keadilan. Yang mana seluruh rangkaian upaya hukum seharusnya dapat dilakukan oleh setiap pihak yang memiliki kepentingan dalam upaya penegakan hukum yang dapat memenuhi ke-3 (tiga) tujuan hukum, yakni Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan.
Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan, Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan.
Copyright (c) 2024 ernawati huroiroh http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Tanggungjawab Hukum Pelaku Pendistribusian Konten Pornografi Melalui Media Sosial ( Studi Kejaksaan Sukoharjo)
Advances in information and communication technology have given birth to many things, one of which is social media, using mobile phones or devices that can access the internet. This convenience has positive and negative impacts where everything is made easier with consequences including negative things that become easier and give birth to new types of crime as time goes by and which is very close and often becomes a topic of debate, namely pornographic content on the internet, including social media today. Misuse of the function of electronic media has become a rapid medium causing the spread of content containing decency to increase day by day. This research aims to determine the legal responsibility of perpetrators of distributing pornographic content via social media (Sukoharjo Prosecutor's Study) as well as the form of legal protection for victims resulting from the distribution of pornographic content via social media (Sukoharjo Prosecutor's Study). This research will use normative juridical research methods which are descriptive analytical in nature using secondary data in the form of legal materials. The result of the discussion is that the sentence is punishable by a maximum imprisonment of 6 years and/or a fine of Rp. 1,000,000. and the authorities provide legal protection and rehabilitation for victims.
Copyright (c) 2024 Tri Indah Lestari, Aris Prio Agus Santoso http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kewenangan Pengawasan Kepala Dusun Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bawang Kecamatan Bawang Kabupaten Batang
Various aspects of social change planned through development are realized through the village government. In villages, hamlets or other names can be formed that are adapted to the origins, customs and socio-cultural values ​​of the community. A hamlet is a part of the area within a village where the work environment of village government is implemented. The hamlet head has the authority to supervise the implementation of development in his area. The implementation of development in the hamlet area in Bawang Village is directly supervised by the village head. In his daily life, the hamlet head in Bawang Village carries out delegative tasks given by the village head. Based on this, the identification of the problem in this research is regarding the supervisory authority of the hamlet head of Bawang Village, Bawang District, Batang Regency in implementing development in his area, as well as the constraints and obstacles in supervising the implementation of development in Bawang Village, Bawang District, Batang Regency. The method used in this research is an empirical juridical approach, with the research specifications used being analytical descriptive. The data sources used in this research are secondary data sources and primary data sources. The supervisory authority of the hamlet head in the implementation of development has been implemented. This authority has not been implemented optimally so more structured coordination is needed within the Bawang Village government. The obstacles in implementing development include lack of knowledge of employees in carrying out work, budget allocation, unpredictable weather, and lack of maximum community participation in implementing development.
Copyright (c) 2024 Ahmad Rayhan, Muhammad Ikhlasul Farhan, Mohamad Fasyehhudin http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Hukum Islam
Any verbal or written conduct that breaches the law is considered to be a defamatory act, which spreads false information to the public and assaults a person's honor by disseminating the information to the general public, which can injure the party in question and harm the person's good name or reputation. Last but not least, according to Fiqh Jinayah, the unlawful act of defamation falls within the category of ta'zir punishment, which the court determines as bearing legitimacy in the context of sentencing. Defamation on social media is a crime because it is not covered by Islamic criminal law and is not addressed in the Qur'an or hadith. It is included in the ta'zir finger category. Ta'zir punishment is intended to prevent or delay the arrival of a disaster, with the authority of the ruler or judge over the administration of punishment for the general public.
Defamation, Criminal Islamic Law, Ta’zir, Punishment, Qishash
Copyright (c) 2024 retanisa rizqi, sela Saras Wati http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hukum Terhadap Konservasi Lingkungan dalam Kearifan Lokal
Kearifan lokal ini dijadikan suatu asas atau dasar ketika melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan kearifan lokal dalam UU PPLH ini mengandung dua prinsip dasar, yaitu, pertama, negara berkewajiban mengakui keberadaan masyarakat adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Kedua, kearifan lokal merupakan asas dan unsur penting pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum positif tertulis secara sitematis terkait dengan isu hukum yang dikaji. Pendekatan perundang-undangan (Statute approach) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganilis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu yang dikaji. pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah pendekatan dengan berusaha membangun suatu konsep yang akan dijadikan acuanPemberdayaan masyarakat dalam pelestarian Hutan Mangrove merupakan bentuk dari pelestarian lingkungan pesisir pantai. dengan tujuan menjaga lingkungan hidup dengan melestarikan kearifan lokal dan juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat yang terlibat dalam pemberdayaan yang dilakukan. Harmonisasi yang selama ini berkembang di Pulau Pahawang merupakan satu bentuk kearifan lokal, dimana telah tercipta keselarasan antara alam dengan masyarakat setempat. kearifan lokal yang terjadi di Pulau Pahawang menjadi salah satu contoh keberhasilan penyelamatan hutan mangrove di Lampung. Desa Pulau Pahawang memiliki Peraturan Desa (Perdes) Penyelamatan Mangrove yang berisi tentang larangan dan sanksi bagi warga desa dan pendatang yang menebang pohon mangrove. Perdes dijadikan warga bukan semata-mata karena keberhasilan kampanye lingkungan LSM, tetapi karena kearifan lokal yang muncul kembali.
Copyright (c) 2024 Isna Rahmadian, Nency Dela Oktora, Moelki Fahmi Ardliansyah http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Problematika Penegakan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara di Indonesia
Pelanggaran disiplin ASN dapat menghambat kualitas dan efesiensi pelayanan publik. perilaku ASN negative seperti, kehilangan kepercayaan masyarakat, dengan begitu masyarakat berasumsi terhadap integritas dan kinerja pemerintah yang buruk. Yang menjadi factor utama menyebkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap ASN adalah penyalahgunaan wewenang, pelayanan publik yang buruk masih adanya nepotisme dan klientelisme sehingga terkesan kurangnya tindakan penegakan hukum yang tegas terhadap ASN. Penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris dengan menggunakan metode yuridis normative dan Sosiologis yaitu penelitian tentang prosedur dan mekanisme yang implementatif suatu peraturan perundang-undnagagn dalam pengawasan lembaga pemerintah dalam mengawasi kinerja ASN. data yang dipakai merupakan penelitian kepustakaan atau melalui pemikiran -pemikiran secarackonseptual dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaah penulisan ini.Peran Krusial yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam rangka menjaga integritas dan kinerja ASN maka diperlukan pengawasan, pengelolaan, dan penegakan disiplin yang efektif. KASN merupakan lemmbaga penting dalam menjaga kedisiplinan pegawai. adanya lembaga ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan integritas. pada hakikatnya pengawasan terhadap ASN sangatlah diperlukan, karena dengan adanya pengawasan dapat mengetahui dan mengoreksi apa yang dilakukan apakah sesuai dengan apa yang direncanakan, dimana hasil koreksi tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan di waktu yang akan datang. Selain itu pengawasan juga merupakan salah satu indikator dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).
Copyright (c) 2024 Farah Rahmawaty, Aziza Aziz Rahmaningsih http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
In the utilization of social media, there are notable advantages and disadvantages associated with the dissemination of legal information. Unreliable online news platforms have the potential to propagate misinformation, posing harm to society. Nonetheless, legal practitioners can leverage social media as a conduit for dependable legal information by implementing strategic measures. The evolution of information and communication technology, particularly the internet, has transformed communication into a digital format. The ubiquity of smartphones allows for diverse forms of communication, including engagement through social media. Applications like TikTok, favored among the younger demographic, serve as tools for legal professionals to construct information networks and convey legal knowledge in innovative ways. It is crucial to bear in mind that social media can have adverse effects concerning the spread of inaccurate legal information. Advocates can mitigate this impact by utilizing reputable platforms, delivering pertinent information, and collaborating with fellow legal experts to generate informative and reliable content. In the execution of their responsibilities, advocates are obligated to uphold the integrity and esteem of the profession, exercise prudence and ethical conduct in using social media to cultivate a professional image, and disseminate precise and beneficial legal information.
Copyright (c) 2024 Roro Hanum http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Perlindungan Hak Asasi Manusia Selama Penahanan: Penegakan Prinsip Hak Fair dalam Sistem Peradilan
Dalam konsep Fair Trial negara semestinya memberikan perhatian khusus dikarenakan hal tersebut merupakan pemenuhan hak dasar yaitu Hak Asasi Manusia jika hak tersebut tidak dilindungi dan dilanggar oleh lembaga yang memahami tentang hukum dan persamaan hak dasar yaitu Hak Asasi Manusia hal ini merupakan masalah pelik dan segara diseriuskan dalam bentuk perlindungan sehingga pelanggaran terhadap Fair Trial dapat diminimalisir sehingga konsep persamaan hak dan hukum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan tujuan awalnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah bagaimanapun hak yang ada di dalam fair trial harus dan terjamin kepastian dan perlindungannya tidak ada lagi adanya penyiksaan dan merendahkan martabat, tidak ada lagi penangkapan yang sewenang-wenang tanpa adaya bukti yang kuat sehingga akan merampas kebebasannya, dan tidak lagi mendapatkan tuduhan tindak pidana dari suatu kasus tanpa dia sadari melakukannya. Kontribusi keilmuan artikel ini adalah memberikan pemahaman terkait hak fair trial dalam pemenuhan hak asasi manusia.
Copyright (c) 2024 asmawati suwarno http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implikasi Demokrasi Pilkada Serentak 2024 Dan Polarisasi Politik Islam
Indonesia is a country with a democratic system of government. Democracy is understood as a system of government that ensures the welfare of the people. In another sense, democracy is often referred to as government of the people, by the people, and for the people. As a political system, democracy is the most widespread system in many countries because it can regulate and resolve social and political relations within a country. Article 1 Paragraph 3 of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. As a state of law that upholds the values of legal norms based on laws and not a state of power, Indonesia has the highest legal norms, namely Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the center of laws and regulations. Therefore, the existence of guidelines contained in laws and regulations must not conflict with the law. As the pandemic hit the country, a new political model was built with rising political temperatures. This can be seen from the trend caused by the Covid-19 pandemic, where there are still many problems to be resolved and the political map is developing until 2024. Indonesia faces at least two major challenges during this pandemic, namely the pandemic and political polarization. The traces of polarization are also inseparable from previous political struggles, where there are still political traces that continue to influence subsequent political struggles.
Democracy, Pilkada, Polaritation, Islamic Politic
Copyright (c) 2023 Muhamad Irfan Al Azis http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Konstruksi Hukum dalam Cybercrime Pelaku Kejahatan Teknologi Informasi
Kejahatan maya atau cybercrime berkembang seiring dengan kemajuan teknologi, menghadirkan dampak positif dan negatif. Dampak positif mencakup perkembangan media sosial, e-mail, dan internet banking. Namun, kejahatan seperti peretasan data (hacking) juga muncul, terutama dalam sistem perbankan dengan penggunaan alat khusus pada ATM untuk menduplikat data nasabah. Penelitian ini menggunakan metode normatif untuk mengkaji aspek hukum terkait, dengan fokus pada hukum tertulis dan pendekatan perundang-undangan yang mengatur informasi dan teknologi. Data dianalisis secara deskriptif melalui pengumpulan bahan hukum dari literatur dan regulasi terkait. Hasilnya menunjukkan perlunya tindakan formal pemerintah, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi, dalam pemblokiran nomor yang digunakan oleh pelaku penipuan. Pendekatan sosial juga diusulkan sebagai alternatif untuk mengurangi risiko kejahatan ini. Oleh karena itu, pencegahan cybercrime memerlukan peran pemerintah dan pendekatan sosial dengan totalitas
Copyright (c) 2023 Windy Riyani http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0