Paradoks Efisiensi Anggaran dalam Negara Desentralisasi: Re-sentralisasi Fiskal dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah di Era Pemerintahan Prabowo

Abstract

Efisiensi anggaran merupakan kebijakan problematis yang dirasakan oleh masyarakat, dikarenakan terjadi ketimpangan penggunaan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Inilah sebabnya ada pergeseran Desentralisasi menuju Re-sentralisasi fiscal, sebab pemerintah daerah di fokuskan untuk menjalani program strategis nasional tanpa disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut penelitian ini menjadi kajian penting karena menganalisis kebijakan efisiensi anggaran di era pemerintahan prabowo sebagai bentuk sentralisasi fiskal dalam sistem desentralisasi indonesia serta implikasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam perspektif money follows function dan vertical fiscal imbalance. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dikaji melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah presiden prabowo subianto bertentangan dengan prinsip desentralisasi fiskal karena memperkuat pengendalian anggaran oleh pemerintah pusat meskipun dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan konsep regulatory centralism dapat diketahui bahwa kebijakan nasional dalam bentuk RPJMN merupakan sarana pemerintah pusat menjalankan sentralisasi kebijakan yang berdampak kepada daerah, khususnya di bidang fiskal.  Implikasi besar dari kebijakan efisiensi anggaran dalam Prinsip Money Follow Function menyatakan bahwa setiap fungsi yang dijalankan harus diikuti oleh keuangan yang stabil agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal. Akan tetapi realitanya saat ini, efisiensi anggaran justru menjadi mimpi buruk karena PHK masal yang dilakukan oleh beberapa daerah, justru melemahkan fungsi pelayanan publik. Kondisi ini memperkuat vertical fiscal imbalance yaitu ketidakseimbangan antara tanggung jawab belanja daerah yang besar dengan keterbatasan sumber pendapatan daerah, sehingga pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik