Perubahan Konstitusi : Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara Yang Demokratis
DOI:
https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3629Keywords:
Consitution, Change/Amendment, Democtarize StateAbstract
The constitution is essentially the legal basis of a country, and has a function as a tool of social control, meaning that the law determines the charac-teristics of society. However, the law must be able to respond to changing conditions of the people. This paper uses a normative legal research method, with a conceptual approach. The data source is secondary legal materials, which are analyzed qualitatively. Talking about changing the constitution, there are several aspects that need to be studied carefully. First, the relationship between the constitution and the dynamic condition of society. Second, the aspect of domination between politics and law. When correlated, the constitution and society have a dynamic relationship, meaning that the constitution can follow changes and the dynamics of development in society. As for carrying out the formation and amendment of the constitution, politics and law are two aspects that complement each other and act as a counterweight to each other. Therefore, community involvement in the formation and amendment of the constitution is some-thing that must be considered.
Downloads
Download data is not yet available.
References
Anwar, Chairil. Konstitusi dan Kelembagaan Negara.Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 1999.
Asmoto, Putera. Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Ketiga.
Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
------------------------. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
------------------------. Konstitusi-Konstitusi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Busroh, Abu Daud. Ilmu Negara. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
C, Anwar. Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara. Malang: Intrans Publishing, 2011.
Chaidir, Ellydar. Hukum dan Teori Konstitusi. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
Dewa Gede Atmadja, I. Teori Konstitusi dan Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2015.
Dewa Yusa, I. Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945. Malang: Setara Press, 2016.
C. F . Strong. Konstiusi-Konstitusi Politik Modern kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia. Diterjemahkan oleh SPA Teamwork. Bandung: Nusamedia, 2004.
Fajrul Falakh, Muhammad. Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
Gaffar, Afan. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Cetakan Keempat.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Gde Pantja Aswata, I. dan Na’a, Suprin. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang- Undangan di Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2008.
Hady, Nuruddin. Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Pasca Amandemen UUD 1945. Malang: Setara Press, 2010.
Hardjono, Legitimasi Perubahan Konstitsusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Hariono, dkk. Membangun Negara Hukum yang Bermartabat. Malang: Setara Press, 2013.
Huda, Ni’matul. UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
----------------------. Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
----------------------. Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review. Yogyakarta:UII Press, 2005.
---------------------. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah konstitusi. Yogyakarta: UII Press, 2011.
Indrayana, Denny. Amandemen UUD 1945 Anatara Mitos dan Pembongkaran. Bandung: Mizan, 2007.
Juniarto. Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty, 1987.
Jurdi, Fajlurrahman. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2016.
K. Harman, Benny. Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1997.
Kelsen, Hans Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Cetakan Keenam. Bandung: Nusa Media, 2011.
Kusnadi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Cetakan kelima. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1983.
Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Mulia, 2009.
Manan, Bagir. Membedah UUD 1945. Editor Moh. Fadli. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.
Manan, Bagir. Pertumbuhan dan perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: CV Mandar Maju, 1995.
Manan, Bagir. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: UII Press, 2003.
Mardjono, Hartono. Negara Hukum Yang Demokratis Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru. Jakarta: Yayasan Koridor Pengabdian, 2001.
Mahfud MD, Moh. Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
------------------------. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
Mulyosudarmo, Soewoto. Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi. Malang: In Trans, 2004.
Muntoha. Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif Sebuah Sintesa. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Ranadireksa, Hendarmin. Dinamika Konstitusi Indonesia, Edisi Ketiga Bandung: Fakusmedia, 2016.
Ranawijaya, Usep. Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Riyanto, Astim .Teori Konstitusi. Bandung: Yapemdo, 2000.
Slamet Kurnia, Titon. Konstitusi HAM Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Sirojudin dan Winardi. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press, 2015.
Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cetaka Ketiga. Jakarta: Rajawali, 1986.
Sri Soemantri Martosoewignjo, HRT. Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
Soemantri Martosoewignjo, Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: PT Alumni, 1987.
Sukardja, Ahmad. Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Syahuri, Taufiqurrahman. Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingan Konstitusi Negara Lain di Dunia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
Thaib, Dahlan. et. al. Teori dan Hukum Konstitusi, Cetakan Ketigabelas. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Umam, Khairul. Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Melaui Tafsir Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
V. Dicey, A. Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Cetakan ke-IV, penerjemah Nurhadi. Bandung: Nusa Media, 2014.
Wignjosoebroto, Soetandya. Hukum: Paragidma, Metode dan Dinamika Masalahanya. Jakarta: ELSAM, 2002.
Yamin, Muhammad. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Cetekan Kedua 1971.
Yuswalina dan Budianto, Kun. Hukum Tata Negara di Indonesia. Malang: Intrans Publishing, 2016.
Subardjo, Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Untuk Memperkuat Sistem Presidensil dan Sistem Bikameral. Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UAD, Yogyakarta, 26 Januari 2010.
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen 199-2002). Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2014.
Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.
Indonesia. Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950, Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 56 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang- Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Asmoto, Putera. Hukum Tata Negara Teori Dan Praktek. Yogyakarta: Thafa Media, 2014.
Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Cetakan Ketiga.
Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
------------------------. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
------------------------. Konstitusi-Konstitusi Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Busroh, Abu Daud. Ilmu Negara. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
C, Anwar. Teori dan Hukum Konstitusi Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (pasca Perubahan), Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara. Malang: Intrans Publishing, 2011.
Chaidir, Ellydar. Hukum dan Teori Konstitusi. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007.
Dewa Gede Atmadja, I. Teori Konstitusi dan Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2015.
Dewa Yusa, I. Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945. Malang: Setara Press, 2016.
C. F . Strong. Konstiusi-Konstitusi Politik Modern kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia. Diterjemahkan oleh SPA Teamwork. Bandung: Nusamedia, 2004.
Fajrul Falakh, Muhammad. Pertumbuhan dan Model Konstitusi Serta Perubahan UUD 1945 Oleh Presiden, DPR dan Mahkamah Konstitusi, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2014.
Gaffar, Afan. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Cetakan Keempat.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
Gde Pantja Aswata, I. dan Na’a, Suprin. Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang- Undangan di Indonesia. Bandung: PT. Alumni, 2008.
Hady, Nuruddin. Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi Paham Konstitusionalisme Pasca Amandemen UUD 1945. Malang: Setara Press, 2010.
Hardjono, Legitimasi Perubahan Konstitsusi Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
Hariono, dkk. Membangun Negara Hukum yang Bermartabat. Malang: Setara Press, 2013.
Huda, Ni’matul. UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
----------------------. Hukum Tata Negara Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
----------------------. Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review. Yogyakarta:UII Press, 2005.
---------------------. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah konstitusi. Yogyakarta: UII Press, 2011.
Indrayana, Denny. Amandemen UUD 1945 Anatara Mitos dan Pembongkaran. Bandung: Mizan, 2007.
Juniarto. Selayang Pandang Tentang Sumber-Sumber Hukum Tata Negara di Indonesia, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Liberty, 1987.
Jurdi, Fajlurrahman. Teori Negara Hukum. Malang: Setara Press, 2016.
K. Harman, Benny. Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 1997.
Kelsen, Hans Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Cetakan Keenam. Bandung: Nusa Media, 2011.
Kusnadi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Cetakan kelima. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti, 1983.
Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Mulia, 2009.
Manan, Bagir. Membedah UUD 1945. Editor Moh. Fadli. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012.
Manan, Bagir. Pertumbuhan dan perkembangan Konstitusi Suatu Negara. Bandung: CV Mandar Maju, 1995.
Manan, Bagir. Teori dan Politik Konstitusi. Yogyakarta: UII Press, 2003.
Mardjono, Hartono. Negara Hukum Yang Demokratis Sebagai Landasan Membangun Indonesia Baru. Jakarta: Yayasan Koridor Pengabdian, 2001.
Mahfud MD, Moh. Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
------------------------. Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
Mulyosudarmo, Soewoto. Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi. Malang: In Trans, 2004.
Muntoha. Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif Sebuah Sintesa. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
Ranadireksa, Hendarmin. Dinamika Konstitusi Indonesia, Edisi Ketiga Bandung: Fakusmedia, 2016.
Ranawijaya, Usep. Hukum Tata Negara Indonesia Dasar-Dasarnya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
Riyanto, Astim .Teori Konstitusi. Bandung: Yapemdo, 2000.
Slamet Kurnia, Titon. Konstitusi HAM Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
Sirojudin dan Winardi. Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press, 2015.
Soekanto, Soerjono. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Cetaka Ketiga. Jakarta: Rajawali, 1986.
Sri Soemantri Martosoewignjo, HRT. Konstitusi Indonesia Prosedur dan Sistem Perubahannya Sebelum dan Sesudah UUD 1945. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016.
Soemantri Martosoewignjo, Sri. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. Bandung: PT Alumni, 1987.
Sukardja, Ahmad. Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar NRI 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
Syahuri, Taufiqurrahman. Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 Serta Perbandingan Konstitusi Negara Lain di Dunia. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
Thaib, Dahlan. et. al. Teori dan Hukum Konstitusi, Cetakan Ketigabelas. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
Umam, Khairul. Teori dan Metode Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Melaui Tafsir Konstitusi Perspektif Budaya Konstitusi. Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
V. Dicey, A. Pengantar Studi Hukum Konstitusi, Cetakan ke-IV, penerjemah Nurhadi. Bandung: Nusa Media, 2014.
Wignjosoebroto, Soetandya. Hukum: Paragidma, Metode dan Dinamika Masalahanya. Jakarta: ELSAM, 2002.
Yamin, Muhammad. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Cetekan Kedua 1971.
Yuswalina dan Budianto, Kun. Hukum Tata Negara di Indonesia. Malang: Intrans Publishing, 2016.
Subardjo, Amandemen Kelima Undang-Undang Dasar 1945 Untuk Memperkuat Sistem Presidensil dan Sistem Bikameral. Pidato pengukuhan jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UAD, Yogyakarta, 26 Januari 2010.
Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945.
Indonesia. Konstitusi Republik Indonesia Serikat.
Indonesia. Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen 199-2002). Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi RI, 2014.
Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum.
Indonesia. Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950, Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat Tahun 1950 Nomor 56 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang- Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.
Downloads
Published
2021-12-31
Issue
Section
Articles
How to Cite
Perubahan Konstitusi : Dinamika Politik Dan Hukum Dalam Negara Yang Demokratis. (2021). Istinbath : Jurnal Hukum, 18(2), 303-325. https://doi.org/10.32332/istinbath.v18i2.3629
