Kesesuaian antara Fatwa Yusuf Qardhawi dan KHI terkait Wali Mujbir dan Wali Nikah

Abstrak

Rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan kekal adalah rumah tangga yang didambakan oleh setiap insan, namun seringkali terjadi perpecahan, gesekan, dan silang pendapat dalam rumah tangga hingga mencapai garis perceraian. Biasanya hal-hal tersebut disebabkan karena ketidakcocokan antara pasangan suami dengan isteri, salah satu penyebanya ialah kawin paksa atau wali mujbir. Ulama juga berbeda pendapat mengenai wali itu sendiri dan juga terhadap wali mujbir. Tujuan dari penilitian ini adalah menelaah fatwa Yusuf Qardhawi dan relevansinya dengan KHI. Rumusan penelitian ini ada tiga, yaitu: bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi tentang wali mujbir serta wali nikah? dan bagaimana relevansinya dengan KHI. Jenis metode yang dipilih peneliti disini adalah penilitian pustaka (library reaserch) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi: data primer terdiri dari fatwa Yusuf Qardhawi, dan KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan data sekunder berupa buku-buku fikih, jurnal dan lain-lain. Dari analisa yang penulis telah lakukan, Yusuf Qardhawi menolak pendapat yang membolehkan wali mujbir pada anak perempuan, karena terdapat beberapa hadis yang mewajibkan untuk berunding kepada anak wanita ketika hendak dinikahkan, maka tandanya adalah tidak boleh menikahkan tanpa ridhonya, dan juga harus melihat kerangka historis pada zaman Imam Syafi’i yang mana wanita belum memiliki kemampuan dalam memilih pasangan, berbeda dengan zaman ini dimana pendidikan wanita setara dengan laki-laki, pendapat Yusuf Qardhawi ini relevan dengan KHI pasal 16 ayat 1. Yusuf Qardhawi juga membolehkan nikah tanpa wali sebagaimana pendapat Imam Hanafi, ini tidak relevan dengan KHI pada pasal 14 yang menjadikan wali sebagai salah satu rukun.