Judge's Discretion in Deciding Marriage Dispensation Cases at the Sukadana Religious Court

Abstrak

Diskresi berarti independensi dan otoritas. Independensi dari esensi diskresi adalah kemerdekaan dan kebebasan untuk mengambil tindakan yang tepat. Pada saat yang sama, otoritas adalah kekuatan keputusan dalam menentukan hukum yang berlaku. Hakikat diskresi ini sebenarnya sesuai dengan kedudukan dan wewenang hakim sebagai pelaksana kekuasaan hukum. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam UUD, hakim adalah penyelenggara peradilan yang mandiri dan hal ini sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945 yang mengacu pada Pasal 21 UU RI No. 4 Tahun 2004 dan kaitannya dengan kebebasan hukum dalam perkawinan. dan mengenai hubungannya dengan perkara dispensasi nikah, maka hakim berdasarkan bukti akan memastikan faktanya yaitu adanya alasan yang sah menurut hukum untuk dispensasi dan setelah adanya alasan maka hakim akan mempertimbangkan hukumnya. Penulisan yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penulisan hukum empiris atau sosiologis. Penulisan empiris atau sosiologis atau penulisan lapangan (field research). Sifat penulisan ini adalah deskriptif. Penulisan deskriptif. Penulisan preskriptif adalah penulisan yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan suatu masalah berdasarkan kondisi atau fakta yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menggunakan kekuasaan dan kebebasannya untuk mengambil keputusan yang adil berdasarkan hati nuraninya. Hakim mengabulkan banyak permohonan cerai yang diajukan ke Pengadilan Agama Sukadana. Hal ini karena hakim mengutamakan konsep maslahah. Kebijaksanaan hakim Pengadilan Agama Sukadana dalam menerima permohonan akta nikah termasuk dalam kategori “Hifd al-Nasl” (menjaga keturunan) dalam teori Maqashid Syariah. Upaya ini dipandang sebagai cara untuk menghindarkan anak pemohon dari perbuatan zina.