HAK KEPERDATAAN BAGI ANAK DILUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Abstract

Hak Keperdataan adalah hak yang mengatur orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat. Anak diluar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh sesorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempuyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.

Mengenai anak luar kawin ini semakin menarik ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hubungan antara anak luar kawin dengan bapaknya adalah hubungan darah dalam arti biologis yang dikukuhkan berdasarkan proses hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi membuka kemungkinan hukum bagi ditemukannya subjek hukum yang harus bertanggung jawab terhadap anak luar kawin untuk bertindak sebagai bapaknya melalui mekanisme hukum dengan menggunakan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun yang terjadi di desa Jogja tersebut masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur terbaru yang dikeluarkan pemerintah menimbulkan permasalahan bagi para orang tua yang memiliki anak berstatus anak luar kawin. Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui hak bagi anak diluar kawin.