The REFORMULATION OF THE MECHANISM FOR APPOINTMENT OF OFFICERS REGIONAL HEADS AS AN EFFORT TO STRENGTHEN THE SYSTEM DEMOCRACY

REFORMULASI MEKANISME PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DAERAH SEBAGAI UPAYA PENGUATAN SISTEM DEMOKRASI

Abstrak

Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem otonomi daerah dalam ihwal penyelenggaraan negaranya, hal tersebut memuat konsekuensi berupa adanya pejabat Kepala Daerah di masing-masing daerah. Kepala Daerah dipilih secara demokratis setiap lima tahun sekali melalui mekanisme pemilu. Namun dengan akan diselenggarakannya Pemilu serentak 2024 menimbulkan kekosongan jabatan Kepala Daerah yang disebabkan karena habisnya masa jabatan kepala daerah sebelumnya, sehingga mekanisme yang digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah adalah dengan penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang berpijak pada Permendagri No. 4 Tahun 2023. Hal tersebut memuat isu hukum karena Permendagri a quo dinilai mencederai paham demokrasi karena mengamputasi hak-hak rakyat dalam ikut menentukan Penjabat Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran berupa reformulasi mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah agar berjalan dengan lebih demokratis. Sehingga jenis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan berpijak pada bahan hukum kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah mengingat Penjabat Kepala Daerah merupakan jabatan yang strategis dan mengingat Indonesia adalah negara demokrasi, maka diperlukan mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang berprinsip pada keterbukaan pada proses, transparansi informasi, dan adanya partisipasi dari masyarakat, yang secara konkret dilakukan dengan: (1) diumumkannya nama-nama kandidat Penjabat Kepala Daerah yang diusulkan oleh Mendagri dan Gubernur. (2) DPRD yang merupakan lembaga legislatif daerah hendaknya menyerap aspirasi masyarakat melalui public hearing agar kriteria kandidat Penjabat Kepala Daerah yang akan diusulkan sesuai dengan kebutuhan daerah. (3) melakukan uji publik agar setiap kandidat Penjabat Kepala Daerah yang diusulkan diketahui kapabilitasnya sebelum akhirnya ditentukan oleh tim penilaian akhir untuk menjadi Penjabat Kepala Daerah.