Hubungan Pengawasan Pelaksanaan Pilkada Dengan Money Politics
DOI:
https://doi.org/10.32332/siyasah.v2i2.6223Keywords:
Pilkada, Money PoliticsAbstract
Pilkada di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan dalam pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu saat ini pelaksanakan pemilu dilaksanakan secara langsung mulai dari presiden, DPR, gubernur, bupati/walikota, hingga kepala desa. Dengan memilih langsung diharapkan individu-individu lokal maupun nasional dapat menemukan pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka. Namun seringkali yang saat ini terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan pemberia n uang maupu n jasa guna mempegaruhi piliha n pemili h memang kera p terjadi dala m pemilu karena diangga p sebagai strategi yang menjanjika n dala m mempengaruhi piliha n masyarakat da n muda h untu k dilakuka n karena sika p aka n keterbukaa n masyarakat terhada p Money Politics semaki n meningkat. Berdasarkan kajian bahwasanya akar permasalahan munculnya politik uang adalah kandidat dan masyarakat yang memiliki perilaku kapitalis didasarkan pada untung dan rugi secara ekonomi. Sementara celah hukum, pengawasan yang lemah dan sistem pemilu proporsional membuka peluang berkembangnya politik uang.
Downloads
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2022 Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.