HUKUM ARISAN DALAM ISLAM

Mokhamad Rohma Rozikin
Universitas Brawijaya
Jalan Veteran, Malang, Jawa Timur 65145
ghufronak@gmail.com 

Abstract
Arisan is a common tradition in Indonesia and also practiced in the countries of Muslims in various parts of the world. Contemporary scholars have different opinions regarding this “muamalah”. Some of them consider it haram and some of them consider it mubah. There are also those who consider it mubah with conditions and there are also those who consider it as makruh. Therefore, it is important to know the strongest opinions among the various fatwas and their arguments. What is the Islamic jurisprudence law related to arisan? From this study, it is expected that those who want to know the ruling of arisan can get good valuable data to position themselves as followers of the haram fatwa of arisan and the mubah fatwa of arisan. This research is a library research with a qualitative approach. After being studied, it was found that the strongest law for arisan is mubah. Arisan is included into mubah due to the fact that arisan is a qordh (debts), while the Islamic law allows the qordh contract and the Messenger of Allah  himself also performed the qordh contract. All the arguments which forbid them can be explained by their weaknesses because they are not in accordance with the facts of arisan and the facts of the dalil which are used as the evidence.
Keywords: Arisan, qordh, fiqh, muamalah, haram, mubah

Abstrak
Arisan adalah budaya yang biasa di Indonesia dan juga dipraktekkan di negeri-negeri kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Para ulama kontemporer berbeda pendapat terkait muamalah ini. Sebagian dari mereka mengharamkannya dan sebagian lagi memubahkannya. Ada pula yang memubahkan dengan syarat dan ada pula yang memakruhkannya. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui pendapat terkuat di antara berbagai fatwa itu beserta argumentasinya. Bagaimana sebenarnya hukum fikih Islam terkait arisan? Dengan kajian ini, diharapkan pihak yang ingin mengetahui hukum arisan bisa mendapatkan data berharga baik memposisikan diri sebagai pendukung fatwa haramnya arisan maupun mubahnya arisan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Setelah dikaji, maka didapati bahwa hukum terkuat untuk arisan adalah mubah.  Arisan dikatakan mubah karena fakta arisan adalah fakta qordh (utang-piutang), sementara syariat Islam membolehkan akad qordh dan Rasulullah  sendiri pun melakukan akad qordh. Semua argumentasi yang mengharamkannya bisa dijelaskan kelemahannya karena tidak sesuai dengan fakta arisan dan fakta dalil yang dijadikan hujjah.
Kata Kunci: Arisan, qordh, fikih, muamalah, haram, mubah

Pendahuluan
Arisan adalah semacam asosiasi tabungan dan kredit bergilir. Di sebagian Sumatera, ia disebut dengan “jula-jula” atau “julu-julu”. Dalam bahasa Inggris, arisan biasanya disebut “ROSCA” (Rotating Savings and Credit Association) atau “a regular social gathering”. Orang Arab menyebutnya “jam’iyyah muwaddhofin” (جَمْعِيَّةُ الْمُوَظَّفِيْنَ), atau “Al-Qordhu At-Ta’awuni” (القَرْض التَّعَاوُنِيّ), atau “Al-Qordhu Al-Jama’i” (القَرْض الْجَمَاعِيّ), atau “Al-Jam’iyyah At-Ta’awuniyyah” (الْجَمْعِيَّة التَّعَاوُنِيَّة), atau “Al-Jumu’ah” (الْجُمُعَة), atau “Al-Hakabah” (الْهَكَبَة), atau “Al-Jam’iyyah Asy-Syahriyyah” (الْجَمْعِيَّة الشَّهْرِيَّة). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan didefinisikan sebagai, “Kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.”
Gambaran arisan adalah sebagai berikut; Sekelompok karyawan yang pada umumnya bekerja pada unit yang sama (misalnya di sekolah, departemen, dan lain-lain) melakukan kesepakatan agar masing-masing menyerahkan sejumlah harta yang jumlahnya sama. Kemudian pada waktu tertentu (misalnya di akhir bulan), seluruh harta yang terkumpul diserahkan kepada salah satu di antara mereka. Pada bulan kedua, diserahkan pada yang lain dan seterusnya, sehingga masing-masing dari mereka akan menerima harta sebanyak yang diterima orang pertama tanpa penambahan atau pengurangan. Contoh praktisnya; Ada sekelompok guru di sebuah sekolah yang semuanya bersepakat masing-masing membayar 5000 riyal. Jumlah guru yang bersepakat adalah 20 orang, sehingga setiap bulan akan terkumpul 100.000 riyal. Uang tersebut pada bulan pertama akan diserahkan kepada salah satu dari mereka, pada bulan kedua diserahkan kepada orang kedua, pada bulan ketiga diserahkan kepada orang ketiga dan seterusnya.
Menurut Al-Jibrin, ada tiga macam arisan; a) anggota boleh mengundurkan diri sebelum periode siklus arisan berakhir selama dia belum mendapatkan arisan, b) anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai habis satu siklus, dan c) anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai dua siklus atau lebih sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada siklus kedua, urutan yang dapat arisan dibalik dari siklus pertama.  Maksudnya, anggota yang mendapatkan arisan pada giliran pertama pada siklus pertama harus mendapatkan arisan pada giliran yang terakhir pada siklus kedua.
Adapun terkait pembahasan hukumnya, info “tertua” terkait pembahasan hukum arisan oleh para fuqoha’ di masa lalu sejauh yang saya tahu adalah apa yang ditulis oleh Al-Qolyubi (hidup kira-kira abad 11 H/17 M) dalam kitabnya yang berjudul “Hasyiyah Al-Qolyubi”. Beliau sempat menyinggung muamalah ini dan membahas hukum fikihnya. Pada zaman itu, arisan cukup populer di kalangan para wanita dan disebut dengan istilah “jumu’ah”. Abu Zur’ah Ar-Rozi (826 H), putra ahli hadis terkenal; Al-‘Iroqi, dikenal memberi fatwa kebolehan arisan. Adapun sikap ulama-ulama kontemporer, di antara yang dikenal mengharamkan arisan adalah syaikh Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, Abdurrahim Ath-Thohhan dan Abdurrahman Al-Barrok. Di Indonesia ada K.H.E. Abdurrahman, salah satu tokoh PERSIS (persatuan Islam), yang mengharamkan arisan. Adapun ulama-ulama yang membolehkan arisan di antaranya adalah syaikh Bin Baz, Ibnu Al-‘Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, Sa’id Abdul ‘Adhim, Abdullah Al-‘Imroni, dan Mushthofa Al-‘Adawi. “Hai-ah Kibar Al-Ulama” di Saudi Arabia juga memberikan fatwa kebolehannya. Al-Albani memubahkan tetapi dengan syarat. Adapun Muqbil bin Hadi Al-Wada’i dan Yahya bin ‘Ali Al-Hajuri, mereka berdua berpendapat arisan itu makruh.
Dengan latar belakang dan pemetaan sekilas seputar arisan seperti ini, menjadi penting untuk mengelaborasi lebih dalam status hukum arisan dengan meneliti lebih serius terkait perbedaan pendapat ulama beserta argumentasi masing-masing yang melandasinya, sehingga bisa dipilih pendapat yang terkuat agar menjadi solusi pembiayaan ekonomi mikro di masyarakat.

Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Karena pendekatan yang dipakai kualitatif, maka aspek yang menonjol adalah upaya memecahkan makna berdasarkan objek kajiannya. Atas dasar ini, data yang diburu dalam penelitian ini adalah penjelasan hukum arisan dari para pakar hukum Islam berikut argumentasinya agar bisa digambarkan pemetaan variasi fatwa terkait isu ini untuk kemudian dianalisis dan dipilih pendapat yang terkuat dari ragam fatwa tersebut. Sumber data yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan. Rujukan utama berupa Al-Qur’an dan Al-Hadis kemudian didukung oleh rujukan-rujukan berupa kitab-kitab yang membahas seputar ekonomi Islam terutama kitab Jam’iyyatu Al-Muwadhdhofin wa Ahkamuha fi Al-Fiqhi Al-Islami karya Al-Jibrin. 

Argumentasi Para Ulama yang Membolehkan Arisan
Secara ringkas, argumentasi ulama yang membolehkan arisan bisa disajikan dalam enam alasan berikut ini.
Pertama, manfaat yang diperoleh pihak yang mengutangi dalam sistem arisan tidak mengurangi harta yang diutangi sedikit pun. Yang mengutangi mendapatkan manfaat yang sama dengan yang diutangi. Jadi, dalam sistem ini, ada kemaslahatan bagi kedua belah pihak.
Kedua, tidak ada dhoror sama sekali yang diterima kedua belah pihak. Tidak ada tambahan manfaat yang diterima pihak yang mengutangi yang bersifat merugikan pihak yang diutangi.
Ketiga, arisan adalah muamalah yang dibolehkan berdasarkan nash tentang iqrodh (mengutangi) yang mengandung unsur irfaq (membantu) pada muqtaridh. Muqtaridh pada arisan berutang harta untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu kemudian dikembalikan tanpa penambahan atau pengurangan. Jadi, ini adalah fakta qordh (akad utang piutang). Nash-nash menunjukkan qordh disyariatkan dan para ulama bersepakat kebolehannya.
Keempat, hukum asal akad adalah halal. Jadi, semua akad yang tidak dinyatakan nash tentang keharamannya hukumnya adalah mubah.  Dengan asumsi arisan tidak termasuk qordh yang mubah, maka akad arisan dihukumi mubah berdasarkan kaidah hukum asal ini.
Kelima, muamalah ini mengandung unsur ta’awun ‘alal birri wattaqwa. Oleh karena itu, umumnya terkait dengan teknis mengenai siapa yang mendapatkan arisan terlebih dahulu, banyak kelompok arisan yang mendahulukan yang butuh sampai yang terakhir yang paling kecil tingkat kebutuhannya. Kadang-kadang ada yang ikut arisan dengan tujuan semata-mata ingin membantu mengutangi anggota yang lain. Ada yang motivasinya untuk menjaga hartanya karena khawatir habis dibelanjakan jika dipegang. Terkadang motifnya adalah untuk menghindarkan diri dari bank ribawi.
Keenam, manfaat yang didapatkan muqridh dalam arisan tidak mengurangi sedikit pun harta muqtaridh. Di sisi yang lain, muqtaridh juga mendapatkan manfaat yang setara dengan yang didapatkan muqridh atau mendekatinya. Jadi, ini justru menjadi maslahat bagi seluruh muqtaridh, tidak ada dhohor, dan tidak ada penambahan dan pengurangan yang merugikan muqtaridh. Syara’ tidak pernah mengharamkan maslahat yang tidak mengandung dhoror, malah mensyariatkannya. Bahkan syariat semuanya dibangun atas dasar jalbul masholih wa dar-ul mafasid.

Argumentasi Ulama yang Mengharamkan Arisan
Secara ringkas, argumentasi ulama yang mengharamkan arisan bisa disajikan dalam empat alasan berikut ini.
Pertama, setoran uang pada arisan maknanya adalah qordh yang mensyaratkan qordh pada pihak lain dan ini termasuk qordh jarro naf’an. Qordh pada sistem ini menyeret manfa’ah. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah manfa’ah. Jadi, ini termasuk qordhun jarro naf’an, sementara kullu qordhin jarro naf’an (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah riba.  Di antara dalil yang menunjukkan keharaman qordh yang menyeret manfa’ah adalah riwayat berikut ini;
Hafsh bin Hamzah memberitahu kami, Sawwar bin Mush’ab memberitahu kami, dari Umaroh Al-Hamdani, beliau berkata: “Aku mendengar Ali  berkata: ‘Aku mendengar Rasulullah  bersabda: ‘Setiap utang yang menyeret pada manfaat itu adalah riba.’”
Kedua, dalam arisan ada manfa’ah yang dinikmati muqridh, sehingga ini termasuk dalam larangan hadis Nabi  tentang bai’ wa salaf, juga karena mensyaratkan akad di atas akad. Prinsip ini diterangkan Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni;
Jika dia mensyaratkan dalam utang piutang untuk menyewakan rumahnya, atau menjual sebuah barang kepadanya, atau agar orang yang berutang mengutanginya sekali lagi, maka ini tidak boleh karena Nabi  melarang menghimpun jual beli dan utang piutang. Lagipula, itu adalah mensyaratkan akad di atas akad. Ini tidak boleh sebagaimana dia menjual rumahnya dengan syarat menjual rumahnya yang lain.
Ketiga, arisan bisa menimbulkan ‘adawah (permusuhan), baghdho’ (kebencian), pertengkaran, kezaliman (karena ada anggota yang sengaja menunda-nunda pembayaran), dan ihtiyal (mengakali). Kadang orang berdusta bahwa dia tidak punya uang pada saat ditagih kreditornya, padahal dia “titipkan” uangnya pada kelompok arisan.
Keempat, dalam arisan ada unsur qur’ah (undian) dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak syar’i karena tidak melewati cara-cara yang dihalalkan dalam Islam seperti waris, jual beli, shadaqah, hadiah, upah, pinjaman, ghanimah, atau hibah. Jadi, arisan mengandung unsur judi.

Pendapat Terpilih
Dari paparan argumentasi pihak yang mengharamkan arisan dan yang membolehkan, tampaklah bahwa pendapat yang lebih kuat dalam isu ini adalah pendapat yang membolehkan arisan. Alasannya bisa diringkas menjadi enam argumentasi berikut ini.
Pertama, hakikat arisan adalah akad qordh (utang piutang). Qordh pada sistem arisan benar-benar qordh mu’tad (utang piutang biasa). Perbedaan dengan qordh konvensional hanyalah perbedaan yang bersifat teknis dan tidak substansial, yakni bahwa pada sistem arisan yang mengutangi adalah sejumlah orang. Orang pertama yang memperoleh arisan dihitung sebagai muqtaridh (pihak yang berutang) kepada seluruh anggota arisan. Orang yang mendapatkan arisan pada giliran kedua dihitung berutang pada orang yang akan mendapatkan sesudahnya sekaligus mustaufi (mengambil piutang) kepada orang yang mendapatkan arisan sebelumnya. Demikian seterusnya berlanjut pada orang ketiga, keempat, kelima, sampai akhir. Hanya saja, orang yang mendapat pertama kali dihitung berutang kepada seluruh anggota arisan, sementara yang mendapatkan terakhir dihitung mengutangi sehingga mengambil piutang (mustaufi) dari semua anggota arisan. Ringkasnya, dalam sistem arisan, orang yang mendapatkan pertama maka dia statusnya adalah muqtaridh saja, yang mendapatkan terakhir statusnya adalah muqridh saja, sementara yang mendapatkan antara pertama dan terakhir maka statusnya adalah muqtaridh sekaligus muqridh. Inilah hakikat arisan. Karena arisan adalah akad qordh, maka untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap arisan harus dikembalikan pada hukum Islam terhadap qordh. Dalil-dalil telah menunjukkan dengan jelas bahwa akad qordh hukumnya mubah. Al-Bukhari meriwayatkan;
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ بَعِيرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَقَالُوا مَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ الرَّجُلُ أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً
Artinya: Dari Abu Hurairah  bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Nabi  untuk menagih unta yang dijanjikan kepadanya. Maka Rasulullah  bersabda (kepada para shahabatnya): “Berilah dia (unta yang dimintanya).” Mereka berkata: “Kami tidak mendapatkannya kecuali yang umurnya lebih tua.” Orang itu berkata: “Berikanlah kepadaku nanti Allah akan membalasnya.” Maka Rasulullah  bersabda: “Berikanlah kepadanya, karena yang terbaik di antara manusia adalah mereka yang paling baik dalam melunasi (utang).”
Dalam riwayat di atas, dikisahkan bagaimana Rasulullah  berutang seekor unta. Perbuatan Rasulullah  ini menunjukkan akad qordh hukumnya mubah karena Rasulullah  melakukannya sementara tidak mungkin Rasulullah  melakukan sesuatu yang haram.
Al-Bukhari meriwayatkan hadis senada dengan riwayat di atas:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ثُمَّ قَالَ أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ فَقَالَ أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً
Artinya: Dari Abu Hurairah , ia berkata; “Ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi   untuk menagih utang kepada beliau dan dia bersikap kasar. Maka para sahabat marah kepadanya. Rasulullah  bersabda: ‘Biarkanlah dia karena orang yang memiliki hak, dia punya hak bicara.’ Kemudian Beliau berkata: ‘Berikanlah untuknya seekor anak unta.’ Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, tidak ada kecuali yang umurnya lebih tua.’ Maka beliau bersabda: ‘Berikanlah kepadanya, karena sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik dalam melunasi (utang).’”
Demikian pula Muslim;
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ وَقَالَ خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً
Artinya: Dari Abu Hurairah   dia berkata: “Rasulullah   pernah meminjam unta muda, tetapi beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam. Beliau bersabda: ‘Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi (utang).’
Kedua, dalilnya kuat dan bebas dari i’tirodhot muattsiroh (affecting objections).
Ketiga, dalil-dalil yang dipakai oleh pendapat yang mengharamkan adalah lemah.
Keempat, pendapat yang membolehkan sesuai dengan ushul, qowa’id, dan mabadi’ syari’ah karena seluruh hukum syara’ dibangun atas dasar jalbul masholih wa dar-ul mafasid, sementara tidak ada keraguan lagi bahwa arisan memberi banyak manfaat dan menghilangkan banyak mudhorot.  
Kelima, melarang arisan bisa mengakibatkan orang-orang yang membutuhkan menjadi terjatuh pada muamalah haram seperti meminjam uang pada lintah darat atau muamalah mukhtalaf seperti tawarruq.
Keenam, arisan mirip dengan saftajah dari sisi manfaat yang dinikmati kedua belah pihak yang berakad, yakni muqridh dan muqtaridh, sehingga hukumnya boleh. Ibnu Qudamah berkata ketika memfatwakan kebolehan saftajah:
وَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ؛ لِأَنَّهُ مَصْلَحَةٌ لَهُمَا مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَالشَّرْعُ لَا يَرِدُ بِتَحْرِيمِ الْمَصَالِحِ الَّتِي لَا مَضَرَّةَ فِيهَا، بَلْ بِمَشْرُوعِيَّتِهَا. وَلِأَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمَنْصُوصِ عَلَى تَحْرِيمِهِ، وَلَا فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ، فَوَجَبَ إبْقَاؤُهُ عَلَى الْإِبَاحَةِ
Artinya: Yang benar adalah membolehkannya karena (akad) itu adalah kemaslahatan bagi mereka berdua tanpa ada dhoror salah satu di antara keduanya. Syara’ tidak mengharamkan kemaslahatan yang tidak ada bahayanya, tetapi bahkan mensyariatkannya. Dan lagi ini tidak dinyatakan dengan nash keharamannya, juga tidak dalam makna nash. Sehingga, menjadi keharusan untuk menetapkan kemubahannya.
Kira-kira pada abad 11 H/17 M, Al-Qolyubi telah merekam dalam kitabnya; Hasyiyah Qolyubi satu bentuk arisan yang populer dan dilakukan oleh para wanita di zamannya. Gambarannya adalah sebagai berikut: Ada sekelompok wanita. Salah satu dari mereka mengambil (menerima) sejumlah harta dari masing-masing wanita dalam kelompok tersebut setiap pekan atau setiap bulan. Kemudian wanita yang telah memperoleh harta itu pada pekan/bulan berikutnya gantian yang membayar untuk anggota wanita yang lain sampai wanita yang terakhir. Mu’amalah seperti ini diistilahkan dengan nama jumu’ah dan hukumnya mubah sebagaimana penjelasan Abu Zur’ah Al-Wali Ar-Rozi Al-‘Iroqi. Fatwa ini sama dengan pendapat yang dipilih oleh penulis. Al-Qolyubi menulis;
الْجُمُعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنْ تَأْخُذَ امْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَتَدْفَعُهُ لِوَاحِدَةٍ بَعْدَ وَاحِدَةٍ، إلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةٌ كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ
Artinya: Arisan yang masyhur di antara para wanita, yakni seorang wanita mengambil kadar tertentu dari masing-masing anggota arisan itu setiap pekan atau setiap bulan, kemudian mengembalikannya kepada salah satu di antara mereka, sesudah yang lain, sampai yang terakhir. Hukumnya mubah sebagaimana yang dikatakan Al-Wali Al-’Iroqi.
Dewan Hai-ah Kibar Al-Ulama’ dalam sidang ke-34 yang dilaksanakan di Thoif pada tanggal 16/2/1410 H sampai 26/2/1410 H memberikan fatwa kebolehan arisan. Ketika ada permintaan fatwa dari sejumlah pegawai/karyawan, guru dan selain mereka terkait hukum arisan, setelah diskusi diputuskan bahwa tidak dilihat alasan apa pun yang menghalangi muamalah jenis ini karena manfaat yang didapatkan muqridh tidak mengurangi sedikit pun harta muqtaridh, bahkan muqtaridh mendapatkan manfaat yang setara. Lagi pula, sistem ini memberikan maslahat bagi mereka tanpa menimbulkan dhoror atau ziyadah manfa’ah. Syariat yang suci tidak mengharamkan kemaslahatan yang tidak mengandung madhorrot bagi yang lain bahkan mensyariatkannya.

Bantahan Terhadap Sejumlah Keberatan
Dalam paparan sebelumnya telah diuraikan argumentasi pihak yang mengharamkan arisan. Berikut ini disajikan ulasan terhadap argumentasi-argumentasi tersebut. Dengan ulasan ini, diharapkan semua keberatan terkait kemubahan arisan bisa terjawab, sehingga pendapat yang menyatakan kemubahan arisan bisa dipegang dengan kukuh. 
Argumentasi Pertama: Akad qordh pada arisan adalah qordh masyruth (akad utang piutang yang disyaratkan) dan ini hukumnya haram karena termasuk qordh yang menyeret keuntungan (qordh jarro naf’an) yang diharamkan berdasarkan sejumlah riwayat. 

Jawaban:
Qordh pada arisan bukan qordh masyruth, tetapi qordh mu’tad (utang piutang biasa), hanya saja yang terlibat qordh banyak (lebih dari satu). Yang mendapatkan arisan pertama adalah muqtaridh, yang mendapatkan terakhir adalah muqridh, yang terletak di antara keduanya adalah muqtaridh sekaligus muqridh. 
Lagi pula, kaidah kullu qordhin jarro naf’an tidak bisa dipahami terlarang secara mutlak berdasarkan sejumlah argumentasi. Di antaranya yaitu riwayat-riwayat yang dijadikan dalil semuanya dhoif. Lagi pula, maknanya tidak kena pada kasus arisan karena dalam arisan muqridh tidak mendapatkan manfaat dari muqtaridh, tetapi mendapatkan manfaat dari anggota arisan yang lain.
Lagi pula, yang terlarang itu adalah jika manfaat itu dijadikan syarat dan tidak ada muqobil, kecuali hanya qordh tersebut. Termasuk yang dilarang adalah pemberian hadiah kepada muqridh, padahal tidak ada kebiasaan sebelumnya yang berakibat pada penundaan pembayaran utang karena yang seperti ini adalah riba, sementara hal-hal yang dilarang ini semuanya tidak ada pada sistem arisan.  
Jika diasumsikan bahwa atsar shahabat bermakna larangan qordhun jarro manfa’ah secara mutlak tanpa membedakan apakah disyaratkan ataukah tidak, maka kaidah ini bertentangan dengan riwayat yang menunjukkan bahwa shahabat membolehkan saftajah. Saftajah adalah jenis akad yang menunjukkan bahwa naf’un/manfaat-nya dinikmati muqridh. Hal ini bermakna naf’un yang dilarang pada kasus qordh adalah naf’un yang disyaratkan, sementara naf’un tersebut hanya dinikmati muqridh dan muqtaridh tidak mendapatkan naf’un apa pun selain qordh saja.
Lagi pula, sebagian fuqoha’ membolehkan qordh yang manfaatnya hanya untuk muqridh seperti orang yang mengutangi petaninya agar bisa membeli alat untuk bekerja di tanahnya, atau orang yang ingin mengirimkan nafkah ke keluarganya lalu dia utangkan nafkah tersebut kepada seseorang agar orang yang punya utang nanti memberikan kepada keluarganya. Sebagian ulama membolehkan qordh yang jelas memberi manfaat kepada muqridh seperti ini, sementara sebagian yang lain hanya memakruhkan jenis qordh seperti ini tetapi tidak sampai mengharamkannya. 
Lagi pula, sebagian fuqoha’ membolehkan qordh dengan mensyaratkan naf’un untuk muqridh dengan syarat muqtaridh mendapatkan naf’un yang lebih kuat. 
Lagi pula, sebagian ulama membolehkan mengutangi seseorang yang dikenal dengan sifat husnul qodho’ pada saat melunasi utang dengan harapan mendapatkan ziyadah saat pelunasan. Sebagian ulama ada yang memakruhkan bahkan mengharamkan.  
Lagi pula, sebagian fuqoha’ membolehkan naf’un dan hadiah dari muqtaridh kepada muqridh sebelum pelunasan utang selama itu tidak disyaratkan meskipun bukan kebiasaan. Ibnu Hazm membolehkan muqridh menerima hadiah secara mutlak dari muqtaridh selama tidak disyaratkan berdasarkan ucapan Umar bin Khatthab  yang awalnya menolak hadiah Ubay , tetapi kemudian menerimanya setelah Ubay   ingin mengembalikan harta Umar  .
Lagi pula, para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan riba pada akad qordh adalah manfa’ah/ziyadah yang disyaratkan muqridh kepada mustaqridh, artinya yang mengandung unsur eksploitasi yang zalim.
Jadi, ini semuanya menunjukkan ijma’ dalam hal ini bahwa riba itu adalah ziyadah/manfa’ah yang disyaratkan, sementara manfa’ah yang dinikmati oleh muqridh karena sebab qordh itu tidak termasuk yang disepakati keharamannya.
Lagi pula, telah ada sejumlah riwayat dari Nabi   yang menganjurkan ziyadah saat pelunasan utang yang disebut dengan istilah husnul qodho’
Jika sudah ada nash-nash seperti di atas yang jelas membolehkan naf’un selama tidak dimasukkan isytiroth, bagaimana mungkin kaidah kullu qordhin jarro manfa’ah dipahami secara mutlak?
Lagi pula, seandainya naf’un yang dinikmati muqridh haram secara mutlak, maka ini akan berakibat haramnya qordh mu’tad dan ini kaidah batil karena pada qordh mu’tad ternyata ada sejumlah manfa’ah yang dinikmati muqridh, seperti; hartanya dijamin oleh muqtaridh yang kapan pun butuh bisa ditagih yang berbeda jika dititipkan, muqridh menanam jasa pada muqtaridh, sehingga bisa meminta tolong untuk kepentingan lain di masa yang akan datang, muqridh mendapatkan rasa terima kasih dari muqtaridh, pihak yang berutang melakukan intifa’ harta orang lain dalam jangka waktu tertentu dan manfa’ah-manfa’ah yang lain
Jadi, naf’un yang haram pada qordh adalah; a) naf’un yang disyaratkan muqridh kepada muqtaridh tanpa ada muqobil bagi muqtaridh selain qordh saja. Ini sudah disepakati ulama keharamannya, b) naf’un berupa sesuatu yang diberikan muqtaridh kepada muqridh tanpa ada isytiroth sebelumnya, tetapi motivasi pemberian itu adalah qordh tersebut.
Semua hal yang terlarang ini tidak ada dalam arisan karena muqridh dalam sistem arisan sama sekali tidak mendapatkan naf’un dari muqtaridh, tetapi dari anggota arisan yang lain. Naf’un pada sistem arisan faktanya tidak hanya dinikmati muqridh tetapi juga muqtaridh. Naf’un yang dinikmati muqridh adalah dia nanti diutangi, naf’un yang jelas nikmati muqtaridh adalah mendapatkan utang. Lagi pula naf’un yang didapatkan tidak mengandung ziyadah bagi pihak yang lain, tetapi naf’un yang dinikmati bersama-sama oleh tiap muqridh dalam arisan tersebut, kecuali anggota yang mendapatkan arisan terakhir, maka dia hanya semata-mata sebagai muhsin karena hanya mengutangi. 
Adapun alasan bahwa qordh yang disyariatkan adalah qordh yang semata-mata karena Allah , semata-mata berniat membantu muqtaridh karena Allah, sehingga dilarang menjadikan qordh sebagai wasilah untuk mengeskploitasi dan memanfaatkan muqtaridh, maka argumentasi ini bisa dijawab sebagai berikut;
Qordh untuk manfaat duniawi hukumnya mubah, misalnya memberi tempo pelunasan utang karena sibuk, atau khawatir debitor malah tidak bisa membayar jika dipenjarakan, atau karena kasihan akan menyusahkan debitor, dan sebagainya. Ini semua mubah karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Namun, tentu saja tidak mendapatkan pahala.  Dalam hal ini qordh menjadi seperti hukum pada ‘ariyyah dan manihah.
Argumentasi kedua: Arisan mengandung unsur isytiroth akad di atas akad sehingga termasuk larangan dalam hadis Nabi  yang melarang dua akad dalam satu akad atau dua transaksi dalam satu transaksi
Jawaban:
Melarang arisan dengan alasan bahwa arisan mengandung unsur dua akad dalam satu akad yang dilarang dalam hadis tidak bisa diterima karena ada sejumlah ikhtilaf penafsiran terhadap hadis tersebut. penafsiran yang lebih kuat adalah Hadis tersebut bermakna menjual dengan cara salam satu qofiz hinthoh dengan harga satu dinar dengan jangka waktu satu bulan, misalnya. Setelah jatuh tempo, yang punya utang hinthoh mengatakan: “Juallah hinthoh-mu padaku dengan harga dua qofiz dengan syarat waktu pelunasannya ditambah satu bulan lagi”. Bisa juga dipahami, Hadis tersebut bermakna menjual barang secara tidak kontan dengan harga tertentu, setelah itu barang dibeli lagi dengan harga kontan dengan harga lebih murah, dan inilah yang disebut bai’ul ‘inah. 
Argumentasi ketiga: “Arisan dhorornya lebih banyak daripada manfaatnya karena mengandung unsur mukhothoroh/pertaruhan, misalnya jika muqtaridh mati atau dimutasi, atau dipecat, atau pensiun, maka akan hilang hak anggota arisan yang lain atau susah menagihnya sementara sunnah mencegah dhoror seperti ini.”
Jawaban:
Manfaat arisan jauh lebih banyak dari pada dhoror-nya. Adapun mukhothoroh yang disebutkan, itu semua juga ada pada muamalah-muamalah mubah yang lain, juga ada pada qordh mu’tad, tetapi tidak menjadikan muamalah mubah itu menjadi haram. Lagi pula, semua dhoror itu bisa diblokir dengan isytiroth di awal akad. Jika alasan dan mukhothoroh ini diterima, seharusnya iqrodh pada karyawan/pegawai dihukumi haram secara mutlak karena mereka mungkin mati, dimutasi, pensiun, dan seterusnya. Lagi pula, arisan ini mungkin terjadi di antara orang satu desa, atau di antara kerabat, atau di antara tetangga, atau di antara kawan, sehingga dhoror yang dikhawatirkan tidak muncul.
Argumentasi keempat: “Tipe arisan yang kedua, yakni arisan yang mensyaratkan anggota tidak boleh mundur sebelum satu siklus berakhir, bermakna seolah-olah masing-masing anggota arisan berkata: ‘Saya tidak akan mengutangi fulan kecuali dengan syarat fulan juga mengutangi saya.’ Syarat seperti ini haram karena akad qordh yang dilakukan mengandung unsur jarro manfa’atan, sementara jika manfa’ah dinikmati muqridh atau selain muqridh (selama bukan muqtaridh),  hukumnya haram. Sebagian fuqoha’ malah ada yang berpendapat qordh haram jika manfaatnya dinikmati muqridh saja.” 
Jawaban:
Syarat yang disepakati para ulama sebagai syarat batil dan dihukumi riba pada akad qordh adalah syarat pemberian manfaat/ziyadah yang diberikan muqtaridh kepada muqridh yang mana muqtaridh tidak mendapatkan kompensasi apa pun selain qordh itu. Dalam arisan, unsur ini tidak terwujud karena manfa’ah tidak diberikan muqtaridh sama sekali. Lagi pula, manfa’ah itu dinikmati seluruh anggota arisan kecuali yang terakhir karena dia hanya berperan sebagai muqridh saja, yakni tidak pernah mengambil manfaat diutangi dari anggota arisan yang lain. Muhammad bin Sholih bin ‘Utsaimin dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin membolehkan arisan tipe dua ini. Al-Jibrin setuju dengan pendapat yang membolehkan karena dipandang tidak ada hal yang menghalangi secara syar’i untuk melakukan mu’amalah ini.
Argumentasi kelima: “Tipe arisan yang kedua, yakni arisan yang dijalankan lebih dari satu putaran/siklus, misalnya anggota arisan memberi syarat dengan mengatakan: ‘Kami mau masuk dalam sistem arisan ini dengan syarat arisan ini harus berlanjut sampai dua, tiga atau lebih putaran,’ maka bentuk arisan yang seperti ini adalah haram.  Sebab, ketika seorang muqridh mengutangi mustaqridh dengan syarat debitor bersedia mengutangi kreditor di masa yang akan datang, ini dihukumi haram karena dipandang termasuk qordhun jarro manfa’atan” 
Jawaban:
Al-Khotslan menguatkan pendapat bahwa arisan tipe ketiga ini mubah. Di antara yang memubahkannya adalah Ibnu ‘Utsaimin dengan alasan arisan tipe ketiga itu tidak mengandung unsur ziyadah. Yang ada adalah isytiroth manfa’ah (yang diajukan muqridh) yang kadarnya sama dengan manfa’ah yang diperoleh mustaqridh. Kaidahnya; tidak semua manfa’ah dalam qordh haram. Manfa’ah yang haram adalah manfa’ah yang hanya khusus dinikmati muqridh, atau yang ada unsur ziyadah. Jadi, arisan mubah secara mutlak tanpa perlu qoid satu kali putaran misalnya.
Argumentasi keenam: “Arisan mengandung unsur qur’ah (undian) dan ada unsur pemindahan hak. Pemindahannya tidak syar’i karena tidak melewati cara-cara yang dihalalkan dalam Islam seperti waris, jual beli, shadaqah, hadiah, upah, pinjaman, ghanimah, atau hibah. Dengan demikian, arisan mengandung unsur judi dan hukumnya haram.” 
Jawaban:
Tidak benar jika dikatakan arisan mengandung unsur judi dan pemindahan haknya tidak syar’i. Pemindahan hak pada arisan adalah syar’i, yakni melalui akad qordh, dan tidak ada sifat untung-untungan. Undian hanyalah perkara teknis untuk menentukan dengan cara yang adil terkait siapa yang mendapatkan utang terlebih dahulu mengingat hak masing-masing anggota yang sama. Lagi pula, tidak semua arisan memakai qur’ah. Ada jenis arisan yang perolehan uang arisannya dengan kesepakatan yang terkadang malah sengaja mendahulukan anggota yang lebih membutuhkan. Jadi, arisan jenis seperti ini malah menonjol sifat ta’awun-nya.  Penentuan siapa yang mendapatkan arisan, baik dengan qur’ah ataupun dengan kesepakatan, semuanya tergolong isytiroth yang mubah yang tidak termasuk shulbul ‘aqdi (esensi akad).  Lebih detail lagi, kelemahan argumentasi di atas bisa diuraikan dalam dua alasan berikut ini;
Pertama, jika yang dipersoalkan adalah qur’ah (undian)-nya, maka  sudah disepakati bahwa qur’ah dari  sisi qur’ah (min haitsu hiya qur’ah) hanyalah perkara teknis, bukan termasuk qimar/maisir/judi sebagaimana Rasulullah  mengundi istri-istrinya jika hendak safar. Hukum qur’ah dari sisi qur’ah (min haitsu hiya qur’ah) adalah mubah. Jika arisan disamakan dengan judi, maka hal ini perlu ditinjau ulang mengingat dalam arisan tidak mengandung unsur ghurmun (الغرم) atau kerugian sebagaimana pada judi. Dalam arisan, orang tidak pernah menunggu ghunmun atau ghurmun seperti pada togel misalnya. Dalam arisan, orang hanya menunggu giliran, kapan mendapatkan uang yang telah diutangkan kepada orang lain atau menunggu uang yang dia berutang kepada orang lain. Jumlahnya sama persis. Tidak merugikan siapa pun. Jika anggota mendapatkan arisan pertama kali, maka tidak bisa disebut keuntungan, karena dia masih punya kewajiban membayar sampai semua anggota memperoleh giliran.  Jika anggota mendapatkan arisan terakhir, maka tidak dapat disebut kerugian, karena dia tetap mendapatkan uang sama persis seperti yang dibayarkan.
Kedua, jika yang dipersoalkan adalah akad perpindahan harta, maka akad yang terjadi pada sistem arisan adalah akad utang-piutang, dan dalil-dalil menunjukkan akad utang piutang adalah mubah. Seseorang yang membayarkan uang arisan bermakna bersedia mengutangi orang lain dan siap berutang kepada orang lain. Jika dia mendapatkan pada giliran pertama, maka dia berutang kepada sejumlah orang, dan jika dia mendapatkan terakhir, maka dia mengutangi sejumlah orang. Jika dia mendapatkan di tengah-tengah, maka dia mengambil piutangnya dari sejumlah orang dan berutang kepada sejumlah orang yang lainnya. Berutang boleh saja kepada satu orang atau sejumlah orang sebagaimana mengutangi juga boleh kepada satu orang atau sejumlah orang. Tidak ada akad murokkab dalam arisan. Dalam arisan, akadnya jelas, yaitu utang piutang, sementara utang piutang halal dalam Islam. Orang yang mendapatkan arisan secara fakta akadnya adalah utang piutang karena dia punya kewajiban membayar utang itu kepada anggota arisan yang lain. Kepada siapa dia berutang? Jawabannya: kepada anggota-anggota yang terlibat dalam arisan tersebut. Pihak-pihak yang berakad tidak harus syakhshun mu’ayyan (orang tertentu), tetapi juga bisa kepada syakhshun ma’nawi (orang yang bersifat maknawi). Misalnya, akad jual beli dengan perusahaan. Perusahaan bukan orang, tapi sebuah syakhshun ma’nawi, katakanlah ia sebuah badan. Termasuk akad menjadi PNS. Ini adalah akad antara orang tertentu dengan negara sebagai syakhshun ma’nawi/badan.  Jadi, akadnya jelas. Tidak ada satu pun yang dizalimi. Juga bukan termasuk riba karena tidak ada ziyadah (tambahan) apa pun. Malah hal ini termasuk kemuliaan karena mengandung unsur muwasat (menolong orang) sebagaimana kebiasaan kaum Asy’ariyyin dalam hadis berikut ini;
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْأَشْعَرِيِّينَ إِذَا أَرْمَلُوا فِي الْغَزْوِ أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بِالْمَدِينَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ
Artinya: Dari Abu Musa  ia berkata; “Nabi  bersabda: ‘Sesungguhnya orang-orang Asya'ari jika mereka berperang atau harta kebutuhan keluarga mereka di Madinah menipis, maka mereka mengumpulkan apa saja milik mereka pada satu kain lalu mereka membagi rata di antara mereka pada tiap masing-masing, maka mereka adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka’”.

Simpulan 
Berdasarkan uraian dalam pembahasan, bisa disimpulkan bahwa hukum arisan adalah mubah.  Arisan dikatakan mubah karena fakta arisan adalah fakta qordh (utang-piutang), sementara syariat Islam membolehkan akad qordh dan Rasulullah  sendiri pun melakukan akad qordh. Syariat Islam tidak melarang seseorang berutang kepada orang lain, dan juga tidak melarang manusia untuk mengutangi orang lain. Khusus untuk yang terakhir ini (mengutangi), perbuatan tersebut bukan hanya dibolehkan, tetapi malah dipuji karena mengutangi orang mengandung unsur menolong sesama untuk memenuhi kebutuhannya. 
Arisan tidak bisa dikatakan haram dengan alasan ada unsur jarro manfa’atan (menyeret keuntungan) pada akadnya karena pada akad arisan manfaatnya dirasakan semua anggota arisan, bukan terbatas pada pihak tertentu yang bersifat eksploitatif dan zalim. Akad qordh yang menyeret pada keuntungan tertentu yang dihukumi riba adalah yang hanya dinikmati muqridh dan atau disyaratkan, serta bersifat merugikan. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan ada dua akad dalam satu akad karena maksud larangan dua akad dalam satu akad dalam hadis Nabi  adalah jual beli ‘inah. Arisan juga tidak bisa diharamkan dengan alasan mengandung dhoror karena semua potensi dhoror dalam arisan bisa diblokir dengan isytiroth (penentuan terms and conditions) di awal akad. Masalah undian dalam arisan tidak perlu menjadi keberatan karena undian yang diharamkan dan mengandung judi adalah undian yang disertai pengalihan hak harta yang merugikan salah satu pihak. Dalam arisan tidak ada satu pun pihak yang dirugikan.
Patut dicatat bahwa hukum arisan adalah persoalan ikhtilaf. Telah jelas berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa ada di antara ulama yang berpendapat haram sementara ada ulama lain yang berpendapat halal.  Oleh karena itu, kaum muslimin harus didorong untuk mempelajari topik ini dengan semangat ketakwaan pada saat ingin menerapkan hukumnya, seraya tetap menjaga ruh saling menghormati terhadap pendapat yang berbeda.
Beberapa isu terkait arisan yang perlu dielaborasi lebih dalam ke depan adalah isu tentang zakat arisan pada kasus arisan yang nilainya lebih dari satu nishab, pembahasan arisan barang dengan akad jual beli sebagaimana banyak dipraktekkan dalam jual beli online, dan pembahasan arisan barang dengan akad qordh sebagaimana dipraktekkan pada sebagian masyarakat di Indonesia.

Referensi 
Al-Bukhari, Muhammad bin Isma’il. 1987. Shahih Bukhari. Beirut: Dar Ibni Katsir.
Al-Haitsami, Abu Al-Hasan. 1992. Musnad Al-Harist/Bughyatu Al-Bahits ‘An Zawaidi Musnad Al-Harits (cet.1). Al-Madinah Al-Munawwaroh: Markaz Khidmati As-Sunnah wa As-Siroh An-Nabawiyyah.
Al-Jibrin, Abdullah bin Abdul Aziz. Tanpa Tahun. Jam’iyyatu Al-Muwadhdhofin wa Ahkamuha fi Al-Fiqhi Al-Islami dalam Ar-Ri-asah Al-‘Ammah li Idaroti Al-Buhuts Al-‘Ilmiyyah wa Al-Ifta’ wa Ad-Da’wah wa Al-Irsyad, Majallah Al-Buhuts Al-‘Ilmiyyah Al-Islamiyyah. Ar-Riyadh: Dar Al-Ifta’.
Al-Khotslan, Sa’ad bin Turki. 2012. Fiqhu Al-Mu’amalat Al-Maliyyah Al-Mu’ashiroh (cet.2). Riyadh: Dar Ash-Shumai’i li An-Nasyri wa At-Tauzi’.
Al-Qolyubi, Ahmad Salamah, dan Ahmad Al-Burullusi ‘Amiroh. 1995.  Hasyiyata Qolyubi wa ‘Amiroh ‘Ala Syarhi Al-Mahalli ‘ala Al-Minhaj. Beirut: Dar Al-Fikr.
Ibnu Qudamah, Abu Muhammad. 1968. Al-Mughni. Al-Qohiroh: Maktabah Al-Qohiroh.
Muslim, Abu Al-Husain. Tanpa Tahun. Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya’ At-Turots.
Al-Fauzan, Sholih bin Fauzan. Tanpa Tahun. Hukmu Al-Jam’iyyah/Al-Qordhu Al-Jama’i. http://alfawzan.af.org.sa/node/7337 (online) Diakses tanggal 6 Oktober 2016.