Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional

  • Habib Shulton
  • Ahmad Mukhlishin Institut Agama Islam Ma’arif (IAIM) NU Metro Lampung

Abstract

Tulisan ini tentang sanksi perpajakan dan pengadilan pajak di Indonesia: sebagai upaya optimalkan perolehan pajak kaitannya dengan pembangunan nasional.   Secara yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Namun dalam perpajakan di Indonesia ini, banyak menemui banyak permasalahan salah satunya adalah masalah “Penggelapan Pajak”. Fokus masalah dalam artikel ini adalah: 1). Bagaimanakah Bentuk Sanksi Perpajakan di Indonesia. 2). Konsep Pengadilan Pajak di Indonesia. 3). Bagaimana Upaya Pembangunan Nasional Kaitannya dengan Pajak.

Published
2017-09-12
How to Cite
SHULTON, Habib; MUKHLISHIN, Ahmad. Sanksi Perpajakan dan Pengadilan Pajak di Indonesia: Upaya Optimalkan Perolehan Pajak Kaitannya dengan Pembangunan Nasional. Adzkiya : Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, [S.l.], v. 5, n. 2, p. 355-376, sep. 2017. ISSN 2355-4215. Available at: <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/1041>. Date accessed: 23 jan. 2021. doi: https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i2.1041.

Most read articles by the same author(s)

Obs.: This plugin requires at least one statistics/report plugin to be enabled. If your statistics plugins provide more than one metric then please also select a main metric on the admin's site settings page and/or on the journal manager's settings pages.